POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim sebut belum terima laporan penanganan covid 19 dari pemprov. Hal itu dikatakan anggota DPRD Kaltim, Puji Setyowati. Menurutnya DPRD Kaltim menunggu laporan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 di Kaltim. Selama setahun penanganan pandemi virus corona di Kaltim, Puji sapaan ibu dua anak itu mengatakan belum tahu terkait hal tersebut. Komisi IV yang membidangi persoalan itu mengklaim, tidak pernah mendapat laporan terkait ulasan penanganan. “Sampai sekarang memang belum ada laporan terkait realisasi anggarannya itu. Sisanya berapa, dan mau diapain,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu menyebut pernah diajak mengevaluasi kinerja Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim. Baik dalam bidang penanganan kesehatan, dampak ekonomi, maupun Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Seperti jumlah tingkat positif, dan sembuh, dan perawatannya. Namun hal-hal yang berkaitan dengan program percepatan penanganan COVID-19 justru tidak pernah ada tersampaikan. “Paling tidak, dari penanganan di 2020 itu, sebenarnya bisa dijadikan indikator untuk penanganan COVID-19 di 2021 ini,” tutur Puji, Kamis (18/3/2021). Politisi partai Demokrat itu menjelaskan soal penanganan dampak ekonomi, dan JPS saja kini sudah tidak pernah lagi digaungkan kembali. “Yang saya tahu hanya terkait JPS itu enggak ada masalah. Tapi kalau rincian anggaran secara detail justru itu memang enggak ada,” terangnya. Menurutnya, jika hal ini dapat terbuka secara transparan, maka masyarakat pun akan merasa tenang. Apabila mengetahui bahwa anggaran tersebut betul-betul digunakan untuk masyarakat. “Karena dana yang digunakan itu kan berasal dari masyarakat, mau bagaimanapun pertanggungjawabannya ialah kembali ke masyarakat,” tegasnya. Pasca kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan percepatan penanggulangan dampak covid - 19 di Kaltim. Diketahui, anggaran percepatan penanganan Covid 19 di Kaltim 2020, sebesar Rp 538 miliar. Kendati begitu, penyerapan anggaran terbilang belum maksimal. Hal itu pernah pula dikomentari Pokja 30 Kaltim terkait optimalisasi anggaran penanggulangan dampak covid 19. Sebab kesehatan dan ekonomi menjadi penting untuk ditangani langsung pemerintah terlebih pemprov Kaltim. (Adv/001)