POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Program Doctor On Call dari Pemkot Samarinda bakal bergulir bulan Desember ini. Pelayanan kesehatan ini merupakan upaya pemerintah untuk menambah efektivitas layanan kesehatan, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda sebagai penanggungjawabnya. Tersebar di 10 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di 10 Kecamatan yang ada di Kota Tepian. Terkait program tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan DPRD sebagai lembaga penyelenggara pemerintah mendukung program yang sedang diujicobakan tersebut. "Ini program yang bagus. Ini juga salah satu visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda (Andi Harun-Rusmadi)," kata Deni sapaannya dihubungi awak media, Sabtu (11/12/2021). Program ini dinilai Deni merupakan program yang langsung menyasar kepada masyarakat. Diharapkan dapat terbantu jika mengalami keadaan darurat, khususnya darurat medis. "Ada komunikasi yang bisa dihubungi melalui layanan 112," tambahnya. Kendati demikian, selaku bagian dari unsur masyarakat, pihaknya mengusulkan agar pemerintah tidak setengah-setengah dalam mewujudkan satu program yang memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. "Artinya apa ? Artinya Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus disiapkan betul-betul," tuturnya. Persiapan dimaksud juga tak luput dari adanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. Semisal adanya penambahan insentif untuk nakes maupun dokter yang bertugas. "Jangan sampai mereka nanti stand by tapi enggak ada insentifnya," terangnya. Selain SDM yang menjadi catatan, politisi partai Gerindra itu juga menyoroti soal sarana prasarana kesehatan yang dibutuhkan. Sebab itu, diperlukan evaluasi setelah tahapan uji coba ini selesai dilakukan. "Misalnya ternyata yang dibutuhkan lebih banyak mobil ambulans. Karena dipuskesmas biasa yang terbatas itu unit ambulans. Di layanan doctor on call juga disediakan layanan motor," terangnya. Disinggung mengenai penyebarluasan informasi layanan doctor on call, Deni mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Samarinda. "Yang pasti kita akan minta RDP dengan Dinkes, setelah launching ini apa saja yang sudah dijalankan. Supaya kita bisa lakukan evaluasi sesuai fungsi kami yakni pengawasan. Ini betul-betul mengena kepada masyarakat atau tidak," paparnya. Sementara itu untuk memuluskan program terbaru ini, Deni menegaskan bahwa Komisi IV akan mendukung penuh program pemerintah baik dari sisi penyebarluasan informasi maupun dari sisi dukungan anggaran. "Pasti akan kita perjuangkan selama yang utama untuk kepentingan masyarakat. Pasti akan kita usulkan sesuai apa yang sudah dijalankan. Yang penting payung hukumnya jelas," pungkasnya. (*)