POLITIKAL.ID - Pada Selasa (4/3/2023) Kemarin, DPRD Kota Samarinda menggelar rapat penyusunan dokumen analisis kelompok kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender di ruang rapat Bappedalitbang Samarinda.
 
Ketua komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengaku agenda ini betujuan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata.
 
"Kita menuju kepada perencanaan pembangunan yang responsif gender. Saya datang untuk mensosialisasikan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang pengarusutama gender dalam pembangunan di Kota Samarinda," tutur Puji.
 
Puji melihat  perda tentang pengarusutama gender ini ternyata masih belum terimplementasi dengan baik di masyarakat.

Menurutnya, kesetaraan gender dalam pembangunan daerah menjadi salah satu fokus pembahasan yang akan disosialisasikan kepada masyarakat maupun OPD terkait.
 
"Karena hambatannya ternyata di setiap OPD pemilik kebijakan ini belum memahami apa itu sebenarnya pengaruh kesetaraan gender, apalagi perencanaan pembangunan yang responsif gender. Jadi dengan sosialisasi ini di harapkan setiap OPD itu bahkan kepala OPD nya sebagai vokal point nya itu bisa menyelaraskan pengaruh kesetaraan gender ini," jelasnya.
 
 Puji menegaskan agar semua pembangunan, terutama di Kota Samarinda harus responsif gender, baik pada laki-laki maupun perempuan semua harus mempunyai hak yang sama.
 
"Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota itu harus responsif gender, itu selalu kami sampaikan, memang tidak semua bisa di jalankan pemerintah kota tapi kita jalan pelan-pelan. Tidak bisa hanya pemerintah kota tetapi semua elemen masyarakat juga harus berperan disitu," tutupnya.

(Advertorial)