POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Perwakilan Direktur PT Telaga Pasir Kuta, Edi Syaputra membantah perusahaannya pernah terlibat dugaan kasus suap dalam proyek faskes di Kabupaten Labuan Batu, Sumut tahun 2020 lalu. Hal itu ia sampaikan seusai kegiatan ground breking RS Korpri di Jalan Wahid Hasyim II, Samarinda, Kaltim, Senin (27/9/2021). Kepada media Edi mengklatifikasi santernya kabar tersebut di media massa. Keberadaannya pada proyek RS Korpri sebagai pemenang tender sudah melalui mekanisme lelang. "Kami ikut di LPSE yang bersifat nasional. Terkait kabar adanya kasus suap OTT Polda Sumut, hal itu sudah kami jelaskan dan tanggapi secara fakta dan aktual. Dokumen yang dibutuhkan salah satunya keterangan dari pengadilan bahwa perusahaan kami sedang tidak terlibat atau pernah terlibat dengan kasus. Jadi saya rasa itu sudah clear kalau tidak clear tentunya kami masuk black list," ujar Edi. Seperti dikabarkan, informasi adanya kasus suap yang turut memvonis Plt Disperkim Labuhan Batu selama 1 tahun dirinya tidak membantah. Namun ungkap Edi, kasus tersebut dilakukan sub kontraktor PT Telaga Pasir Kuta dan pihaknya, hanya dipanggil selaku saksi. "Ya, itu di Rantau Prapat. Itu subkon kami yang terkena, kebetulan kronologinya tindakan pidana khusus. Subkon bekerja di projek kami, menggunakan nama kami sehingga kita di panggil juga waktu itu," imbuhnya. Lanjut Edi lagi, kabar tersebut disebut cukup berpengaruh dengan perusahaannya, lantaran berbagai pihak terutama di Kaltim mempertanyakan terkait kasus tersebut. Namun hal tersebut telah selesai. "Awal memang berpengaruh karena saat ini kami sedang bekerja di Kaltim. Teman - teman dinas memang ada menayakan itu, dan kami sudah menjelaskan secara aktual dan fakta. Pengaruh ada dari suplayer sempat ada terkait itu, tapi sudah clear," ungkapnya. Berita sebelumnya ; https://politikal.id/berita-utama/wagub-kaltim-sebut-biro-pengadaan-barang-dan-jasa-tidak-becus-verifikasi-kontraktor-rs-korpri-yang-punya-catatan-hitam/ (*)