POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Pendapatan kas daerah dari pajak Reklame di kota Samarinda disebut – sebut belum maksimal lantaran hanya sebagian saja yang lancar berkontribusi. Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah. Ia meminta pemkot melakukan evaluasi keberadaaan reklame di Samarinda. Berdasarkan catatan yang dimilikinya, terdapat 4.121 reklame yang tersebar di Samarinda. "Tapi banyak yang belum memperpanjang izinnya,” ucap Laila sapaan perempuan berhijab kepada awak media hari Rabu (21/9/2022). Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan, peluang PAD dari sektor reklame terkesan macet. Sedangkan, untuk memperpanjang izin reklame hendaknya dilakukan satu tahun sekali. Ia pun mengaku sudah meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda agar menginventarisasi seluruh reklame yang ada. Ia membeber, dari total seluruh reklame yang ada di Samarinda, hanya 3.798 yang sudah membayar pajak. Sisanya, masih terkesan lalai dalam melaksanakan kewajibannya. “Itu pun baru bayar pajak, perizinannya lain lagi. Pengusaha itu harus bayar dua-duanya, pajak dan retribusi,” papar Laila. Ia menambahkan, setoran pajak untuk reklame seharusnya bisa mencapai Rp 5,9 miliar lebih, belum termasuk retribusi, jika semuanya melalui mekanisme sesuai aturan. “Tapi informasinya yang memperpanjang izin baru 15-20 reklame,” tegasnya. Akan hal tersebut, Laila menegaskan hal ini perlu menjadi alasan Pemkot Samarinda melakukan evaluasi. “Termasuk membuat izinnya. Sekarang kan ada perubahan dari IMB jadi PBG. Itu pakai aturan yang mana?,” tutupnya. (Advetorial)