POLITIKAL.ID -- Kader PDI Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko mengungkapkan langkah politiknya jika nantinya dipecat dari partai.

Sebagaimana diketahui, Budiman Sudjatmiko terancam dipecat sebagai kader PDIP karena terang-terangan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.

Budiman mengaku dirinya akan mendaftar ulang sebagai kader PDIP jika nantinya dipecat oleh partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

Namun demikian ia mengaku, jika nanti dipecat, akan berkabung sementara waktu. Ia memilih berpolitik tanpa partai sementara waktu.

“Saya mungkin akan mempertimbangkan jomlo dulu. Ya ibaratnya orang baru kehilangan pasangan hidup, harus melewati masa berkabung yang lama. Pasti kan berkabung dong,” kata Budiman Sudjatmiko Selasa (22/8/2023) dilansir dari Detiknews,

“Jadi, tentu saja kalau saya tidak menjadi anggota PDI Perjuangan tentu saja saya ya berpolitik pasti, tapi mungkin jomlo dulu gitu, tidak berumahtangga dulu secara politik,” sambung dia.

Mantan aktivis 98 itu mengatakan, akan mencoba mendaftar ulang ke PDIP jika dipecat. Jika tidak juga diterima, dia akan mempertimbangkan untuk menjadi kader partai lain, termasuk PSI.

“Nanti setelah itu kita lihat, apakah barangkali setelah beberapa tahun kesalahan saya diampuni saya bisa daftar lagi (ke PDIP). Kalau enggak diterima ya bisa jadi bisa masuk PSI mungkin salah satunya,” ujar dia.

Budiman juga membuka opsi bergabung ke Gerindra. Namun, dia menekankan keputusannya akan diambil setelah masa berkabung selesai.

“Ya itu juga menjadi salah satu opsi. Tapi pastinya itu setelah melewati masa jomlo yang cukup lama. Begitu ya,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya akan memberi hukuman kepada kader yang tidak disiplin. Dia mengatakan Budiman punya pilihan mundur atau dipecat.

“Nanti, Pak Komarudin (Ketua DPP Bidang Kehormatan) akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan,” kata Hasto, di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur, Minggu (20/8).

(*)