POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Isu Ibu Kota Negara (IKN) menjadi pembahasan yang menarik saat ini. Pasca IKN telah di Undang Undang kan, masyarakat dari pelbagai lapisan semakin masif membuka dialog. Salah satunya organisasi politik (ornop) dari Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kota Samarinda yang menggelar diskusi publik tentang Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) hari Kamis (12/5/2022) kemaren. Kegiatan tersebut digelar di café bagios, dengan mengundang sejumlah elemen kaum muda Kota Samarinda, serta narasumber yakni, Wakil ketua komisi IV DPR-RI, Budisatrio Djieandono. Diwawancarai usai acara diskusi publik, Ketua TIDAR Samarinda, Garin Yudha Primaditya menuturkan diskusi tersebut dilakukan untuk memberi ruang bagi para anak muda, agar bisa menuangkan ide pikiran yang harus bisa direalisasikan, salah satu diantaranya terkait IKN. "Tidar hadir mengadakan kegiatan ini, dan kami tahu pak Budi lagi ke Samarinda. Dengan waktu singkat, alhamdulillah ratusan kawula muda ikut datang di kegiatan ini," kata Garin seusai kegiatan. Selain itu, Garin juga menyebutkan terkait sosialisai UU IKN, ketika sosialisasi terhadap kaum milenial, tentunya juga harus dengan milenial. Contohnya dengan cara diskusi yang dilaksanakan lingkupnya secara tatap muka tersebut, dan ini juga merupakan jadi salah satu langkah awal. "Semoga kawan-kawan yang mempunyai pemikiran bagus itu tetap bertahan, dan terus mau memberikan ide cemerlang, serta semoga pemangku kebijakan bisa merealisasikannya," harapnya. Sementara itu, Wakil ketua DPR-RI, Budisatrio Djiwandono mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh kaum muda Samarinda, yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi publik tersebut. Bahkan dirinya sangat mengapreasiasi para kaula muda di Samarinda yang berani untuk mengungkap keluh kesahnya. “Ini yang saya sangat senang dengan seluruh anak muda di Samarinda, dari diskusi publik saya mendapatkan aspirasi dari mereka tentang persiapan IKN seperti SDM, bahkan banyak rehabilitasi hutan dan lahan yang selama ini terdegradasi akibat aktivitas ekonomi, dan juga infrastruktur di 10 kabupaten atau kota di Kaltim,” kata Budi saat dtemui awak media. Kendati begitu, Politisi dari partai Gerindra berharap pembangunan IKN ini tidak hanya terfokus di lahan seluas 265.000 hektar saja, namun perhatian khususnya juga bisa diberikan kepada 10 Kabupaten atau Kota di Kaltim. “Termasuk masyarakat adat yang selama ini tinggal di IKN, semoga nantinya ada penyelesaian-penyelesaian yang baik khususnya mereka yang tinggal di IKN. Dan juga yang paling penting adalah ketahanan pangan di Kalimantan Timur,” tutupnya. (*)