POLITIKAL.ID, TENGGARONG - Bakal Calon Bupati Kutai Kartanegara Awang Yacoub Luthman (AYL) menawarkan konsep memutus mata rantai virus corona atau covid-19.

AYL meminta pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kutai Kartanegara tak sekedar memberikan imbauan.

Namun juga memikirkan nasib warga berpenghasilan rendah, para pekerja harian, dan pelaku UMKM.

"Penanganannya harus menggunakan mitigasi bencana, tak cukup sekedar imbauan," kata AYL, memulai cerita saat dihubungi pewarta, Selasa (31/3/2020).

AYL menyarankan, Pemkab Kukar membuat klaster situasi daerah. Misal desa hingga tingkatan RT yang bebas dari kasus corona, termasuk yang tanpa pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) masuk kluster wilayah green.

Daerah yang terdapat ODP masuk kategori Yellow.

Jika ada yang positif dan PDP, masuk kategori zona merah.

"Pemkab melibatkan seluruh elemen. Kluster green bisa berpartisipasi dengan cara memastikan warganya tidak terpapar dengan pola pembatasan aktifitas sosial," kata AYL.

Namun, pembatasan ia tekankan, dengan memberikan jaminan berupa bantuan kepada warga tidak mampu, insentif kepada pekerja harian dan pelaku UMKM.

Tiap kampung atau desa, kata AYL, dapat dibentuk pasar yang menyediakan kebutuhan pokok. Pasar tersebut harus menerapkan standar yang steril, mulai dari manusia hingga produknya.

Selain pasar, tim medis dan tim keamanan juga harus disiapkan di kampung-kampung.

"Bahkan harus ada perekrutan relawan tim medis. Untuk memastikan seluruh kampung turut mencegah, tak cukup hanya mengandalkan Pemkab," kata dia.

Artinya, tidak hanya memberikan himbauan dan pembatasan. Tapi juga bertanggungjawab atas kebutuhan masyarakat.

"Jika ada warga yang diketahui memiliki gejala. Di level desa bisa melakukan tindakan, sesuai dengan standar. Tentunya, Pemkab harus menjamin hal itu tersedia," lanjutnya lagi.

Skema pembagian kluster tersebut diyakini AYL sangat efektif dan cocok dengan geografis Kukar.

Sehingga wabah corona dapat diantisipasi oleh seluruh elemen.

Soal anggaran, AYL meminta agar revisi APBD harus segera dilakukan untuk memprioritaskan penanganan pandemi corona.

"Pihak perusahaan kita minta terlibat melalui program CSR," lanjut dia.

Sehingga, masyarakat tak hanya menjalankan imbauan. Namun juga diperkuat imunitasnya, dipenuhi kebutuhannya.

"Vitamin lagi mahal, harusnya pemerintah membagikan secara gratis. Juga dengan ketersediaan masker dan hand sanitizer," kata AYL. (Redaksi Politikal-003)