POLITIKAL.ID - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, blak-blakan menyebut adanya operasi senyap mengintervensi rektor perguruan tinggi untuk memuji Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan ini diungkap Mahfud MD dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube Mahfud MD Official, Selasa (6/2/2024).

Mahfud menilai intervensi tersebut dilakukan setelah banyaknya guru besar dari perguruan tinggi melayangkan petisi pernyataan sikap kepada Presiden Jokowi.

Petisi tersebut berawal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian meluas ke berbagai perguruan tinggi lain.

"Saudara sekalian, saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap, dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," kata Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, para rektor itu diminta mendeklarasikan pemerintahan Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, dan penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik.

"Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda (dengan UGM dan kampus lain), didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid terbaik, dan sebagainya," ucap Mahfud MD.

Meski demikian, Mahfud MD tidak menyebut siapa pihak yang mengintervensi para rektor tersebut.

Tetapi, aksi intervensi itu telah membuat sejumlah perguruan tinggi memodifikasi pernyataannya yang sempat mengkritik Presiden Jokowi.

"Ada rektor yang jelas-jelas menolak yaitu rektor Universitas Soegijapranata dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan untuk mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor satu, dan sebagainya," ujarnya.

"Ada memodifikasi kemudian ada yang menetralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. (Arahannya), 'Coba kamu baca ini', ada rektor yang begitu," tambah Mahfud MD.

Sebelumnya, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto mengaku diminta oknum yang mengatasnamakan kepolisian untuk membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Jokowi.

Menurut pengakuannya, Hindarto dihubungi oknum yang mengatasnamakan polisi pada Jumat siang, 2 Februari 2024.

"Saya dapat pesan Whatsapp dari seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang instruksi dari Polda," kata Hindarto.

Dia diminta membuat video testimoni tentang pemilihan umum dan pemerintahan Joko Widodo.

"Meminta supaya membuat rekaman video yang poin-poinnya disampaikan," ucapnya.

Hindarto tak menanggapi permintaan tersebut. Ia sempat ditelepon lagi, namun enggan menjawan.

Ia juga mengaku sempat dikirimi sejumlah contoh rekaman video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi lain yang telah membuat pernyataan pujian terhadap pemerintahan Jokowi.

Hingga Senin, 5 Februari 2024, nomor dari orang yang mengaku anggota polisi itu masih mencoba menghubungi Hindarto.

"Pertama lewat chat. Beberpa kali nelpon tidak saya angkat Tadi terakhir pukul 11.42 WIB," ujarnya.

Respons Wapres

Kritikan terhadap Jokowi semakin santer setelah civitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur.

Petisi tersebut dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu, 31 Januari 2024.

Civitas akademika ini menunjukkan keprihatinan terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

"Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.

"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ungkapnya menambahkan.

Langkah UGM ini kemudian diikuti civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi lain, mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), UIN Syarif Hidayatullah Tangerang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Jember, dan lainnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan kritik yang muncul dari civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi adalah bagian dari dinamika politik menjelang Pemilu 2024 yang harus diperhatikan pemerintah.

Menurut Wapres, pemerintah sudah seharusnya menindaklanjuti kritik dari para akademisi tersebut.

"Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Wapres berharap seruan civitas akademika terkait demokrasi jelang kontestasi Pemilu ini menjadi bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia.

(REDAKSI)