POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengusulkan agar dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan jalan tidak dipangkas. Hal itu Makmur sampaikan ke DPR RI saat mengikuti konferensi video belum lama ini.

"Khusus Kaltim harus ada pengecualian. Terutama DAK untuk pembangunan jalan, itu harus tetap berjalan," kata Makmur, saat dihubungi via telepon, Sabtu (11/4/2020).

Infrastuktur jalan di Kaltim, kata Makmur, masih tertinggal dari sejumlah daerah lain. Sehingga pembangunan jalan harus dilanjutkan.

"Karena itu kebutuhan masyarakat. Agar perekonomian tetap berjalan," kata Makmur.

Selain itu, Makmur juga meminta agar alokasi anggaran bidang kesehatan yang saat ini 10 persen dari sumber anggaran, dinaikkan menjadi 20 persen. Sama dengan jumlah alokasi anggaran untuk bidang pendidikan.

"Kita belajar dari pengalaman hari ini. Kesehatan itu sangat penting. Jika tidak sehat, pendidikan tidak bisa jalan," kata Makmur HAPK.

Usulan tersebut Makmur HAPK sampaikan saat mengikuti rapat antara DPR RI dengan Forkominda Kaltim, melalui konferensi video, Kamis kemarin (9/4/2020).

Usulan ketiga, Makmur menyampaikan tentang adanya permintaan penambahan tim medis di sejumlah daerah di Kaltim.

Situasi tersebut, kata Makmur, menandakan Kaltim kekurangan tim medis.

"Apalagi Kaltim wilayahnya sangat luas ya. Sarana dan pra sarana, serta alat kesehatan kita juga masih kurang," lanjut dia.

Sehingga, Makmur mengusulkan agar ada peta pelayanan kesehatan masyarakat. Di mana pada peta tersebut, dapat diketahui rasio jumlah tim medis, infrastruktur kesehatan, dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

"Agar kita mengetahui daerah mana yang kekurangan pusat pelayanan kesehatan, kampung-kampung yang berdekatan bisa dibangunkan satu pusat pelayanan kesehatan," jelas Makmur.

Rapat bersama DPR RI tersebut, selain dihadiri Makmur HAPK selaku ketua DPRD Kaltim, juga dihadiri seluruh pimpinan Forkominda Kaltim. (Redaksi Politikal-003)