POLITIKAL.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi sistem pilkada langsung. Ia menyebut mekanisme tersebut belum mampu menjamin lahirnya pemimpin yang berintegritas.
Marak OTT Kepala Daerah Jadi Alarm Sistem Pilkada
Tito menegaskan, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum tidak bisa dianggap sebagai persoalan individu semata. Ia melihat fenomena ini sebagai bagian dari persoalan sistem yang lebih besar.
“Ini sudah berulang dalam waktu singkat. Artinya ada problem yang sistematis,” ujarnya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (13/4/2026).
Ia menilai sistem pilkada langsung perlu dikaji ulang agar tidak terus melahirkan masalah serupa.
Pilkada Langsung Tak Selalu Hasilkan Pemimpin Berkualitas
Tito menyebut hasil pilkada sangat bergantung pada pilihan masyarakat. Namun, ia menegaskan sistem tersebut tidak selalu menghasilkan pemimpin yang baik.
“Yang milih siapa? Rakyat. Tapi hasilnya belum tentu selalu baik,” katanya.
Menurutnya, ada pemimpin yang berkualitas, tetapi tidak sedikit yang justru terjerat kasus hukum setelah menjabat.
Biaya Politik Tinggi Picu Risiko Korupsi
Tito menyoroti tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Ia menilai kondisi ini berpotensi mendorong praktik penyimpangan.
“Pilkada langsung punya sisi positif, tapi juga ada sisi negatif. Biaya politik yang mahal menjadi salah satunya,” ujarnya.
Ia menilai tekanan biaya tersebut dapat memicu moral hazard di kalangan kepala daerah.
OTT KPK Terus Menjerat Kepala Daerah
Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan OTT terhadap kepala daerah.
Kasus terbaru menjerat Gatut Sunu Wibowo terkait dugaan pemerasan dan penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025–2026.
Fenomena ini memperkuat kekhawatiran terhadap kualitas hasil pilkada.
Tito Dorong Evaluasi Sistem Rekrutmen Politik
Tito menegaskan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi sistem rekrutmen politik secara menyeluruh. Ia menilai perbaikan sistem menjadi kunci untuk mencegah kasus serupa.
“Ini bukan hanya soal orangnya, tapi sistem yang melahirkannya juga harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi tersebut dapat menghasilkan pemimpin daerah yang lebih berintegritas dan mampu menjalankan pemerintahan secara bersih.
