POLITIKAL.ID -- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltimmenuntaskan beberapa proyek strategis yang dicanangkan tercapai target.

Salah satu yang program streategs yang telah mencapai target jelang berakhinya masa jabatan Gubernur Kaltim Isran Noor dan wakilnya Hadi Mulyadi adalah kemantanapan jalan di Bumi Mulawarman.

Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan saat ini jajarannya telah menyelesaikan target 78 persen jalan dalam kondisi mantap.

Meski diakuinya, untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan di Kaltim bukan pekerjaan mudah dan memerlukan waktu yang lama, karena luasnya wilayah di Bumi Etam.

Panjangnya ruas jalan di wilayah Kaltim menjadi permasalahan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kaltim.

Alokasi anggaran yang tersedia, belum mencukupi untuk mengcover sejumlah proyek perbaikan maupun peningkatan kualitas jalan di Kaltim.

Sebagai gambaran, jalan yang berstatus jalan provinsi mencapai 895 km, sementara panjang ruas jalan nasional yaitu sepanjang 1.710 km dengan rata-rata lebar  6,8 meter.

"Target RPJMD 2018-2023 tercapai semua, mulai dari jalan, kemantapan jalan kita tercapai, melebihi malah. Melebihi dari target yang tadinya 78 persen kan, Insyaallah nanti 82 persen target kemantapan jalan Provinsi ke depan," kata Nanda sapaan karib Kadis PUPR-Pera Kaltim, Selasa (15/8/2023).

Selain kemantapan jalan, program strategis lainnya adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) maupun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan dituntaskan hingga akhir tahun 2023.

Untuk target RTLH bersumber dari dana APBD Kaltim, setidaknya 3 ribu rumah telah direnovasi Pemprov.

Meski, nantinya telah selesai masa jabatan pada akhir September 2023, Isran Noor-Hadi Mulyadi bisa bernafas lega, karena 2 ribu RTLH akan berlanjut di tangan Pj Gubernur.

"Ya tuntas PR-nya Pak Gubernur, termasuk RTLH yang rehabilitasi, yang mana 5 ribu unit kan targetnya dari APBD Provinsi sampai akhir tahun tuntas," ujar Nanda.

Sementara itu untuk RLH, pembangunan 25 ribu unit yang merupakan hingga akhir tahun 2022, terealisasi mencapai 77,82 persen.

Dengan rincian akumulatif sejak 2019-2022 telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 19.151 unit rumah, 172 rumah susun (rusun) dan pembangunan 131 RLH.

Indikator pembangunan RLH memang meliputi rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah layak huni melalui dana APBD, APBN, dan swasta.

Swasta dalam pengertian melibatkan partisipasi perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program pembangunan RLH.

Sasaran pembangunan RLH diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dan terdaftar sebagai kelompok keluarga pra sejahtera.

"Kalau untuk rumah layak huni tersebar di Kabupaten/Kota, otomatis pasti makin banyak penduduk makin banyak dapat," ujar Nanda.

"Kunker masih ada lagi (Pak Gubernur), nanti ke wilayah selatan Kaltim, bulan ini tanggal 21 kemungkinan sekalian groundbreaking yang di Kobexindo, nanti mau ke sana lagi Sangkulirang, Muara Wahau kan belum habis itu belum ke selatan ke Paser sama ke Barat, sekalian yang CSR RLH," sambungnya.

Namun demikian, secara spesifik dari tahun 2022-2024 Pemprov Kaltim bekerja sama dengan Kodam VI Mulawarman membangun sebanyak 508 unit rumah layak huni dari dana CSR.

Tiap rumah layak huni dibangun dengan anggaran Rp 115 juta.

Tahun 2022 sudah terbangun 221 unit rumah layak huni di delapan kabupaten dan kota.

Tahun 2023 sudah terbangun 27 unit, dengan ada tambahan, sehingga pada tahun ini secara keseluruhan akan dibangun sebanyak 90 unit RLH.

Diharapkan tahun 2024 target 508 unit RLH tercapai, termasuk di Berau dan Mahakam Ulu.

"Jadi bayangannya aja kalau untuk 2023 ini kita ada 2 ribu unit RLH. 2 ribu berarti rata-rata setiap Kabupaten/Kota itu mungkin 200-an, ada yang lebih. Ada yang kurang dari 200, ada yang 150 serta ada yang 300 unit, persisnya saya lupa," tandas Nanda. (*)