POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Sentralisasi kekuasaan dari pihak tertentu dapat menciptakan iklim demokrasi yang tidak baik.

Hal itu dikemukan pengamat hukum Kaltim, Herdiansyah Hamzah saat bincang virtual beberapa waktu lalu.

Kepada media ini, Castro sapaanya mengulas tentang bercokolnya dinasti politik di Kaltim.

Mengutip dari para teoritikus, menurutnya definisi dinasti politik adalah kemampuan keluarga untuk mewarisi dan mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan dari satu generasi ke generasi, baik parpol dan lintas waktu.

Namun yang teranyar lagi, pendapat park yakni sesungguhnya dinasti politik bukan hanya hubungan sedarah, namun politik kekerabatan, pertemanan hingga rekan sekerja.

Sembilan daerah se Kaltim Rabu (9/12/2020) mendatang bakal menggelar pemilu daerah.

Pun para kontestan dalam telaah dosen fakultas Hukum tersebut menjalankan politik dinasti baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Seperti Bupati Kutim Ismunandar yang tertangkap tangan dengan istrinya Ence UR Firgasih, Ketua DPRD Kutim atas tuduhan suap. Kasus korupsi yang menyasarnya berkolaborasi dengan kadis kakak beradik yakni, kusafah dan Suriansyah.

"Sistem politik sekarang bukan lagi melihat dari kapasitas seseorang, namun karena identitas sosial," ujar Castro.

Daerah Kutai yang terkuak belangnya tak hanya klan Ismu, namun juga pernah menyasar Kabupaten Kukar. Korupsinya sama yakni di sektor sumber daya alam.

Di Kutim juga terdapat Klan Mahyudin yang saat ini di posisi DPD RI dan Mahyunadi DPRD Kaltim dan adiknya Marsidik di DPRD Kutim dan Maswar.
Klan ini memiliki kekerabatan dengan parlemen provinsi atau DPD dan DPR RI.

Lain halnya di Kota Bontang, dinasti Neni Moerneani cukup lama berkiprah, peningkatan dinasti dari Sofyan Hasdam ini berkembang saat ini dengan posisi anaknya yang menjadi Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal.

"Walau alam demokrasi memberikan ruang, namun sayangnya tak ada tandingan dari politik dinasti sekarang," tambahnya.

Daerah lainnya yakni, Kabupaten Paser, Bupati Yuriansyah Syarkawi dan anaknya Hendra Wahyudi.

Sedangkan Awang Faroek juga sebagai DPR RI dapil Kaltim dengan anaknya Awang Ferdian yang berada di DPD RI, lebih-lebih mencalonkan diri sebagai Bupati Kutim, sebut Casto itu masih dapat dikatakan klan.

Sementara di Samarinda yakni, Syaharie Jaang, di mana istrinya sebagai DPRD Kaltim dari partai Demokrat.

Yang lebih matang lagi Klan Mas"ud, semua level hampir di kelembagaan negara ditumpangi klan ini, yakni Hasanudin Mas'ud DPRD Kaltim, Rahmad Mas'ud Wawali Balikpapan, Abdul Gofur Mas'ud, Bupati PPU, adik dari Rudy Mas'ud senator DPR RI dapil Kaltim.
Klan ini sebelumnya adalah pengusaha, namun saat ini kuat menjajaki ranah politik.

Dijelaskan Alumnus Unhas Makassar itu, akar dari munculnya dinasti politik adalah ketidakmampuan partai politik melakukan kaderasisi, lebih urgen lagi, kesadaran politik masyarakat, masih dianggapnya mengambang. Ini seharusnya jadi tanggung jawab parpol untuk menyadarkan masyarakat agar lebih melek politik.

"Saat ini parpol terjadi stagnasi, akhirnya terjadi penumpukan dinasti politik di Kaltim, parpol gagal menjadi sumber pengetahuan politik massa," bebernya. ( Redaksi Politikal - 001 )