POLITIKAL.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melepas keberangkatan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (3/1/2026).
Dalam kesempatan itu Tito menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana di sejumlah daerah Aceh-Sumatera yang terdampak.
Tito menyampaikan bahwa Presiden mendorong sekolah-sekolah kedinasan untuk turun langsung ke wilayah bencana sesuai bidang keahlian masing-masing.
Ia menekankan bahwa arahan Presiden menjadi dasar penting dalam strategi penanganan bencana yang melibatkan unsur pendidikan kedinasan.
“Saya bertemu dan berdiskusi cukup lama dengan Bapak Presiden membahas situasi bencana. Salah satu yang beliau sampaikan, bagus juga kalau sekolah-sekolah kedinasan lainnya bisa turun langsung ke daerah bencana,” kata Tito.
Keterlibatan Sekolah Kedinasan
Menurut Tito, Presiden menilai keterlibatan sekolah kedinasan akan menjadi langkah strategis karena para taruna dan praja memiliki spesialisasi keilmuan yang dapat langsung siswa terapkan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan hanya membantu percepatan pemulihan, tetapi juga memberi pengalaman nyata bagi peserta didik.
“Misalnya sekolah kedinasan perhubungan bisa melihat langsung dampak bencana terhadap bandara atau pelabuhan. Sekolah kedinasan KKP bisa membantu di wilayah pesisir dan nelayan terdampak,” ujarnya.
Tito menjelaskan gagasan tersebut muncul saat ia memaparkan rencana pengiriman Praja IPDN ke Aceh Tamiang.
Ia menekankan bahwa para praja IPDN tidak hanya melakukan kerja bakti, tetapi juga membantu menghidupkan kembali sistem pemerintahan dan layanan publik di daerah terdampak.
“Saya sampaikan ini win-win solution. Praja IPDN membantu membersihkan, membangkitkan pemerintahan, sekaligus ini menjadi bagian dari kurikulum dan penilaian mereka,” ucapnya.
Presiden Prabowo, lanjut Tito, memberikan apresiasi tinggi atas pengiriman praja IPDN tersebut. Presiden bahkan membuka kemungkinan penugasan diperpanjang apabila masih dibutuhkan di lapangan.
“Beliau tanya berapa lama? Saya jawab sebulan. Presiden bilang, kalau perlu diperpanjang, perpanjang,” katanya.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana, seperti jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengungsian. Tito menegaskan bahwa arahan tersebut menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga terkait untuk segera bergerak cepat.
Praja IPDN Diterjunkan ke Lapangan
Keberangkatan 1.138 praja IPDN ke Aceh Tamiang menjadi bukti nyata implementasi arahan Presiden. Tito menegaskan bahwa para praja akan langsung berbaur dengan masyarakat, membersihkan lingkungan, membantu administrasi pemerintahan, serta memastikan layanan publik kembali berjalan.
Ia menekankan bahwa keterlibatan praja IPDN bukan sekadar kerja bakti, melainkan bagian dari kurikulum pendidikan yang menuntut mereka memahami kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, pengalaman ini akan memperkuat kapasitas mereka sebagai calon aparatur pemerintahan yang siap menghadapi tantangan.
Sinergi Sekolah Kedinasan
Tito menambahkan bahwa gagasan Presiden membuka peluang bagi sekolah kedinasan lain untuk ikut serta. Ia mencontohkan sekolah kedinasan perhubungan yang dapat meninjau dampak bencana terhadap transportasi udara dan laut, serta sekolah kedinasan KKP yang dapat membantu pemulihan sektor perikanan di wilayah pesisir.
Dengan keterlibatan lintas sekolah kedinasan, penanganan bencana akan lebih komprehensif. Tito menegaskan bahwa setiap sekolah kedinasan memiliki keahlian spesifik yang dapat langsung diterapkan sesuai kebutuhan daerah terdampak.
(*)
