Meningkatkan Akses Pendidikan, Pemkot Samarinda Kaji Pengadaan Bus Sekolah

Asisten II Pemerintah Kota Samarinda, Marnabas (ist)

POLITIKAL.ID - Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota ini dengan mengusung program inovatif yang akan membawa dampak positif bagi para pelajar.

Salah satu langkah penting yang tengah digagas adalah pengadaan bus sekolah yang akan mendukung mobilitas siswa di berbagai sekolah di wilayah Samarinda, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Asisten II Pemerintah Kota Samarinda, Marnabas lakukan Rapat Koordinasi terkait Program Bantuan Teknis Bus Sekolah Tahun Anggaran 2025 untuk Provinsi Kalimantan Timur.

Marnabas mengatakan bahwa Samarinda tengah mengkaji kemungkinan mendapatkan lebih dari dua unit bus sekolah.

“Memang Pak Wali sudah menyuruh kita untuk menyediakan bus sekolah, terutama untuk sekolah terpadu di Sungai Kunjang. Di sana ada SD, SMP, dan SMA. Kita berharap nanti ada bus yang melayani siswa di sekolah unggulan itu," ujar Marnabas pada Kamis (6/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa kajian ini tidak hanya sebatas jumlah bus, tetapi juga mencakup skema operasional termasuk lokasi halte dan mekanisme pengelolaan.

Salah satu opsinya adalah menyerahkan pengelolaan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) atau pihak ketiga.

“Nanti hasil kajian akan kita serahkan ke Pak Wali, apakah bus ini dikelola oleh Dishub atau pihak ketiga. Kita masih melihat bagaimana skemanya,"jelasnya.

Selain untuk sekolah terpadu Bus ini juga kebutuhan bus sekolah di wilayah pinggiran, seperti Sungai Siring. Meskipun jaraknya dekat ke pusat kota, tantangan transportasi tetap ada karena lalu lintas yang padat dan kendaraan bermotor yang melaju kencang.

“Kami berharap bisa mendapatkan lebih dari dua unit karena sekolah di Samarinda ini banyak, termasuk di daerah pinggiran yang juga membutuhkan akses transportasi yang lebih aman,"tambahnya.

Saat ini, Pemkot Samarinda masih menunggu informasi resmi mengenai jumlah bantuan bus yang akan diterima. Kajian lebih mendalam akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu, aspek pemeliharaan bus dan penyediaan fasilitas pendukung, seperti workshop perawatan, juga menjadi bagian dari perencanaan.

“Kalau kita punya bus berarti harus ada workshop pemeliharaan dan sistem pengelolaannya juga. Semua ini sedang kita kaji agar nantinya program ini bisa berjalan optimal," pungkasnya.

(*)