POLITIKAL.ID – Kalimantan Timur (Kaltim) dikenal sebagai provinsi dengan cadangan daya listrik yang relatif berlebih.
Namun di balik angka tersebut, masih ada 109 desa yang belum menikmati pasokan listrik layak.
Ketimpangan ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, terutama karena sebagian besar wilayah yang belum terjangkau listrik berada di pedalaman dan pulau-pulau kecil yang sulit diakses jaringan distribusi PLN.
Kondisi geografis yang menantang membuat pembangunan jaringan konvensional membutuhkan biaya besar dan waktu panjang.
Di tengah kebutuhan mendesak masyarakat, pemerintah daerah menilai bahwa solusi harus dihadirkan lebih cepat dan tepat sasaran.
PLTS: Opsi Realistis untuk Wilayah Sulit Dijangkau
Dalam situasi seperti ini, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) muncul sebagai jawaban paling logis.
Karakteristiknya yang fleksibel dan dapat dibangun tanpa menunggu jaringan interkoneksi menjadikan PLTS sebagai pilihan ideal bagi daerah-daerah terpencil.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menegaskan bahwa teknologi energi surya kini bukan hanya solusi alternatif, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis untuk mengurangi ketimpangan akses listrik di Kaltim.
Menurutnya, beberapa investor energi terbarukan telah menyatakan minat untuk menggarap proyek PLTS skala besar di Kaltim.
Namun realisasi investasi tetap harus melalui mekanisme satu pintu.
“Penyediaan listrik tetap berada dalam kendali PLN. Jika perhitungannya layak, langkah berikutnya adalah mendapatkan restu PLN sebagai off-taker,” ujar Seno Aji.
Menekan Biaya dan Meningkatkan Kemandirian Energi
Selain kendala geografis, biaya operasional bahan bakar genset yang digunakan di banyak desa terpencil kini dianggap tidak lagi ekonomis.
Harga bahan bakar yang tinggi, distribusi yang sulit, serta ketergantungan pada pasokan eksternal membuat banyak wilayah rawan mengalami pemadaman.
PLTS menawarkan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Dengan memanfaatkan energi matahari yang berlimpah di Kaltim, PLTS mampu menyediakan listrik secara stabil dengan biaya operasional minimal.
Teknologi penyimpanan energi modern juga memungkinkan listrik tetap tersedia pada malam hari, sehingga kebutuhan dasar seperti penerangan, pengisian perangkat elektronik, hingga layanan pendidikan dan kesehatan dapat berjalan tanpa gangguan.
Prioritas untuk Wilayah Paling Rentan: Contoh Kasus Berau
Salah satu wilayah yang dinilai membutuhkan intervensi energi surya secara segera adalah Kabupaten Berau.
Daerah ini beberapa kali mengalami gangguan pasokan listrik dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan hadirnya PLTS skala komunal maupun terpusat, tingkat kerentanan dapat ditekan sehingga masyarakat dapat menikmati layanan energi yang lebih andal.
Pemprov berharap investasi PLTS yang masuk dapat benar-benar menyasar wilayah paling sulit, bukan hanya lokasi ekonomi yang sudah berkembang.
“Masyarakat di remote area harus merasakan manfaat langsung,” tegas Seno Aji.
Kolaborasi Menjadi Kunci Keberhasilan
Penyediaan listrik di wilayah pedalaman bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga regulasi dan pola bisnis.
Dibutuhkan kerja sama erat antara pemerintah daerah, investor, dan PLN agar percepatan energi bersih dapat berjalan tanpa hambatan.
Jika kebijakan dapat dipercepat, Kaltim berpeluang memutus ketimpangan energi yang selama ini membayangi.
Dengan PLTS sebagai motor penggerak, pemerataan listrik bukan lagi wacana—melainkan langkah nyata menuju masa depan yang lebih setara dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kaltim. (Adv)
