Negara Eropa Tolak Mentah-Mentah Proposal Damai Trump, Khawatir Draf AS Paksa Ukraina Tunduk ke Rusia

POLITIKAL.ID – Proposal perdamaian 28 poin yang Amerika Serikat (AS) usulkan untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina mendapat penolakan keras dari Uni Eropa. Negara-negara Eropa segera menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka menilai draf yang AS susun tersebut akan sangat merugikan posisi dan kedaulatan Ukraina di meja perundingan.

Media-media Barat melaporkan pada Rabu (19/11) bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menyusun rencana 28 poin untuk mengakhiri perang tersebut. Namun demikian, laporan juga menyebutkan penyusunan draf itu terjadi tanpa melibatkan Kyiv, yang memicu kontroversi.

Trump menetapkan batas waktu tegas bagi Ukraina. Kyiv diminta menyetujui proposal tersebut selambat-lambatnya pada 27 November. Kendati demikian, setelah mendapat penolakan signifikan dari para pemimpin Eropa, AS pun menunjukkan sikap melunak. 

Trump mengatakan rencana tersebut belum final. Seiring dengan itu, AS segera melakukan pembicaraan dengan diplomat Ukraina serta Eropa di Jenewa guna membahas proposal tersebut lebih lanjut.

Kapitulasi Wilayah dan Militer: Alasan Utama Eropa Menolak Keras

Negara-negara Eropa menilai draf rencana damai ini secara umum merupakan bentuk kapitulasi atau ketundukan terhadap tuntutan Rusia. Pasalnya, proposal tersebut menyertakan klausul yang secara nyata merugikan kedaulatan Ukraina. 

Klausul tersebut mencakup penyerahan sejumlah wilayah Ukraina serta pemangkasan drastis jumlah personel angkatan bersenjata Kyiv.

Kyiv diminta menyerahkan Luhansk, Donetsk, dan Crimea, wilayah-wilayah yang sejak lama diincar Rusia. Di samping itu, Kyiv juga diwajibkan membekukan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, yang saat ini menjadi garis depan pertempuran.

Hashem Ahelbarra dari Al Jazeera menyoroti elemen militer sebagai poin paling sensitif. 

“Elemen ketiga adalah pengurangan kapasitas angkatan bersenjata Ukraina dari 900.000 menjadi 600.000 personel. Hal ini secara luas dianggap Ukraina sebagai konsesi besar yang tidak bisa mereka berikan,” kata Ahelbarra.

Von der Leyen dan Pemimpin G20 Tegaskan Kedaulatan Ukraina Tidak Boleh Berubah

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengutarakan keberatan ini dengan sangat tegas. Ia menegaskan bahwa perbatasan Ukraina tidak boleh diubah dengan paksa. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tidak boleh ada pembatasan yang diberlakukan terhadap militer Ukraina.

Von der Leyen juga menekankan peran sentral Uni Eropa. 

“Uni Eropa harus menjadi pusat dalam mengamankan perdamaian bagi Ukraina,” katanya.

Ia menambahkan, “Ukraina harus memiliki kebebasan dan hak berdaulat untuk menentukan nasibnya sendiri. Mereka telah memilih Eropa.”

Para pemimpin Eropa dan negara-negara Barat menyuarakan keresahan yang sama di sela-sela KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam pernyataan bersama, para pejabat menekankan bahwa perbatasan tidak boleh diubah dengan paksa. 

Mereka juga khawatir, pembatasan militer Ukraina akan membuat Kyiv rentan terhadap serangan di masa mendatang. Inggris, Kanada, Finlandia, Prancis, Spanyol, Italia, Jepang, Belanda, Jerman, Norwegia, dan Irlandia menandatangani pernyataan bersama tersebut, menunjukkan front penolakan yang bersatu.

Tuntutan NATO: Poin Paling Berisiko Dalam Proposal Trump

Para pemimpin Eropa juga menyatakan setiap keputusan mengenai NATO dan Uni Eropa memerlukan persetujuan penuh dari negara-negara anggota. Padahal, salah satu poin dalam proposal Trump menuntut Ukraina harus janji tidak akan bergabung dengan NATO. 

Janji ini bahkan mesti diuraikan dalam konstitusi Ukraina. NATO juga diminta mencantumkan dalam undang-undangnya bahwa mereka tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota.

Pembicaraan para pejabat di Jenewa kini fokus membahas syarat-syarat yang sangat sensitif ini. Perwakilan Ukraina, Jerman, Prancis, Inggris, Uni Eropa, AS, serta Rusia ikut serta dalam perundingan tersebut. 

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio utusan khusus Trump, Steve Witkoff; dan Menteri Angkatan Darat AS Daniel Driscoll terlibat langsung dalam pembicaraan ini, memberikan legitimasi pada perundingan tersebut.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut pembicaraan di Jenewa dengan harapan. Ia berharap perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan positif. 

“Saya menantikan hasil perundingan hari ini dan berharap semua pihak bersikap konstruktif. Kita semua butuh hasil yang positif,” tulis Zelensky dalam unggahan di X pada Minggu (23/11).

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan kejengkelannya terhadap Rusia. Menurutnya, Rusia sudah berulang kali berpura-pura serius tentang perdamaian. Namun, tindakan Moskow selalu berseberangan dengan perdamaian. 

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga memperingatkan potensi pengkhianatan Rusia jika angkatan bersenjata Ukraina benar-benar dipangkas.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menguatkan posisi moral Eropa. 

“Rusia tidak punya hak hukum apa pun atas konsesi dari negara yang diserbunya,” katanya. 

Zelensky mengakui masa-masa sulit yang Kyiv hadapi. Kyiv menginginkan perang segera berhenti, namun di saat yang sama, Kyiv tidak boleh kehilangan martabat. 

“Tekanan terhadap Ukraina saat ini merupakan salah satu yang terberat. Ukraina kini menghadapi pilihan yang sangat sulit, kehilangan martabat atau berisiko kehilangan mitra utama,” ujar Zelensky dalam kesempatan terpisah.

(Redaksi)