POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Normalisasi bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) sejak lama telah berjalan. Namun pasca realokasir permukiman warga di segmen jembatan s parman, pasar segiri dan jalan perniagaan itu. Belum tampak terang solusi alternatif realokasi konkrit bagi warga bantaran. Wacana - wacana kepemimpinan pemkot Samarinda sebelumnya juga belum ada tanda-tanda baik. Ditanya soal normalisasi skm, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Hero Mardanus tugas tersebut ada pada domain Disperkim terkait opsi lokasi. Sementara isu rumah susun (rusun) untuk warga terdampak normalisasi skm di lahan eks bandara temindung terganjal kepemilikan aset lahan milik Pemprov. "Kami hanya melakukan permohonan lahan saja, tahun tahun depan baru bisa selesai," kata Hero didampingi Kabid Pelaksana Jaringan Sumber Air, Desy Damayanti, usai ratas, Kamis (18/3/2021). Untuk saat ini PUPR Samarinda, fokus penangan banjir seperti di Sempaja, Lembuswana, Antasari, dan di DI Panjaitan. "Kegiatannya dalam bentuk pengendalian banjir. Semisal di lembus pengendalian pada saluran folder seperti optimalisasi pompa air," tambahnya. Terkait estimasi anggaran penanganan banjir, PUPR masih mempelajarinya lantaran terdapat ada pergeseran. "Target satu tahun ini sudah selesai lah bicara anggaran," ungkapnya. (001)