POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Dari 34 provinsi seluruh Indonesia, Kaltim termasuk tujuh daerah yang Rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum rampung.

Hal itu dijelaskan Ketua Panitia khusus (Pansus) Raperda RZWP3K DPRD Kaltim, Syarkowi V Zahry seusai rapat virtual bersama Kemendagri dan Dinas Kelautan Kaltim.

"Sesuai hasil rapat, bulan Juni atau Juli mesti dirampungkan," ujar Sarkowi, Rabu (13/5/2020).

Lebih lanjut kata Owi sapaannya itu, di bulan Juni dan Juli masa kerja pansus berakhir dan raperda tersebut akan diparipurnakan.

Namun politisi partai Golkar Kaltim itu menjelaskan, regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan dan laut sesuai ketentuan itu wajib lebih dulu memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

"Sampai saat ini kami turut mendorong agar klhs segera dirampungkan Dinas Kelautan Kaltim, tapi sampai saat ini kami belum mendapat itu," ungkapnya.