POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim belum setuju dengan penetapan tarif tol Balikpapan - Samarinda (Balsam).

Setelah keras suara ketidaksetujuan dari Ketua Fraksi PKB, Safruddin. Kini Sarkowy V Zahri juga bersuara sama.

Untuk itu menurutnya, panitia khusus (pansus) jalan tol perlu dibentuk dan tidak hanya bersurat memanggil ke pengelola tol.

"Kalau ada pansus, kerjanya melakukan evaluasi pembangunan dan operasional," ujar Sarkowy usai rapat paripurna LKPj 2019 di kantor DPRD Kaltim, Rabu (17/6/2020).

Politisi Golkar menerangkan kilas balik terkait proyek jalan tol balsam sebelumnya.

Menurutnya dahulu Kaltim tidak disarankan untuk dibangun jalan tol lantaran nilai kelayakan dibawah strandar.

Namun tetap dilakukan dan sedikit dipaksakan dengan memakai anggaran daerah.

Namun begitu, pemprov meminta ke pusat supaya ikut berkontribusi dan akhirnya masuk lah pusat.

Ketika pusat mengelola, pusat punya aturan dan menurutnya kontribusi dana daerah diabaikan.

"Ada pansus biar efektif dan kuat secara politik karena berdasarkan rekom," imbuhnya.

Namun yang terpenting kata Owi sapaannya itu yakni manfaat besar tol bagi kaltim, untuk saat ini Kaltim belum mendapatkan manfaat tersebut.

Pun begitu, persoalan tol sangat komplek saat ini, persoalan itu yakni kualitas proyek, pendapatan, dan masalah lingkungan.

"Dari kondisi itu maka saya usulkan pansus," pungkasnya. (Redaksi Politikal - 001)