POLITIKAL.ID - Anggaran penyelengaraan pemilu tahun 2024 ramai diperbincangakan belakangan ini. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengundang Kementerian Keuangan bersama penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Petemuan tersebut diakukan guna memastikan anggara pemilu yang menjadi pelemik belakangan ini. Seperti yang ditegaskan oleh Menko Polhukam sebelumnya, pemerintah telah berkomitmen menyediakan seluruh biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan agenda Pemilu 2024. "Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati," kata Mahfud MD usai memimpin rapat di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (4/8). Lebih lanjut Mahfud MD memastikan semua biaya akan disediakan pemerintah. Oleh karenaya ia menegaskan proses Pemilu tidak akan terganggu, atau terhenti misalnya hanya karena biayanya tidak lancar. "Tadi saya hadirkan Kementerian Keuangan yakni Dirjen Anggaran, sudah menjamin sejauh prosedurnya sudah dipenuhi, ada pembaharuan atau revisi DIPA, dan sebagainya, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran itu," pungkas Mahfud. Kendati demikian ia mengatakan anggaran yang sifatnya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah PPS, masih akan didiskusikan lebih lanjut. "Ketua KPU tadi mengatakan akan melakukan langkah-langkah penyesuaian, dengan kesepakatan itu, sehingga nanti akan bisa secepatnya diproses. Hingga saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada uang. Itu belum ada. Semuanya berjalan. Karena anggaran rutinnya kan ada. Ini anggaran Pemilu dalam arti nanti pemungutan suara yang perlu dipersiapkan dari sekarang," ujar Mahfud. (*)