POLITIKAL.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperluas perkebunan kelapa sawit di Papua. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam arahannya kepada para gubernur wilayah Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12).
Menurut Komarudin, gagasan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Prabowo beberapa hari sebelumnya ketika meninjau korban banjir di Desa Sukajadi, Karang Baru, Aceh Tamiang, Jumat (12/12). Saat itu, Prabowo mengingatkan masyarakat agar menjaga alam dan tidak menebang pohon sembarangan. Ia menilai pesan menjaga alam seharusnya juga berarti tidak merusak hutan dengan membuka perkebunan sawit.
“Dia menyampaikan di Aceh bahwa masyarakat harus menjaga alam. Jadi kita maknai perintah menjaga alam itu termasuk jangan merusak hutan untuk tanam kelapa sawit,” kata Komarudin saat dihubungi, Jumat (19/12).
Fungsi Hutan Tidak Bisa Digantikan Sawit
Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi politik dan pemerintahan itu menegaskan bahwa fungsi pohon hutan tidak bisa digantikan oleh kelapa sawit. Menurutnya, kerusakan hutan akibat pembukaan lahan sawit menjadi salah satu penyebab banjir dan longsor di Sumatra.
“Kalau kita lihat peristiwa di Sumatra, baik Aceh maupun Sumatra Utara, salah satu penyebabnya adalah penggundulan hutan,” ujarnya.
Komarudin yang juga menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai mengimbau para kepala daerah dari PDIP agar berhati-hati terhadap proyek investasi di Papua. Ia menekankan bahwa keuntungan ekonomi dari investasi tidak akan sebanding dengan kerusakan alam yang ditimbulkan.
“Rakyat Papua ini jumlahnya sudah sedikit. Jadi jangan sampai tidak merawat alam, akhirnya alam mengorbankan mereka sendiri,” katanya.
Lebih lanjut, Komarudin mengingatkan bahwa kekuasaan presiden maupun kepala daerah memiliki batas waktu sesuai undang-undang, yakni lima hingga sepuluh tahun. Namun, kebijakan yang salah bisa meninggalkan dampak kerusakan jangka panjang bagi bangsa dan negara.
“Kalau membuat kebijakan yang salah, itu bisa berdampak kerusakan mendalam bagi bangsa dan negara dalam jangka panjang,” imbuhnya.
Pernyataan Komarudin ini mencerminkan kekhawatiran banyak pihak terhadap ekspansi perkebunan sawit di Papua. Wilayah Papua dikenal memiliki hutan tropis yang masih relatif utuh dan menjadi salah satu paru-paru dunia. Pembukaan lahan sawit dikhawatirkan akan mengancam keanekaragaman hayati, merusak ekosistem, serta menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat adat yang bergantung pada hutan.
Di sisi lain, kelapa sawit memang menjadi komoditas unggulan Indonesia dengan kontribusi besar terhadap ekspor. Namun, polemik mengenai dampak lingkungan dan sosial dari industri sawit terus bergulir. Banyak kalangan menilai bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam, apalagi di wilayah sensitif seperti Papua.
Prabowo Ingin Papua Juga Ditanami Sawit
Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penanaman kelapa sawit di wilayah Papua. Prabowo ingin menghasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kelapa sawit.
“Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo dalam arahan bersama kepala daerah se-Papua, Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12).
Selain kelapa sawit, Prabowo juga mengusulkan penanaman tebu dan singkong yang bisa untuk menghasilkan etanol.
Prabowo berencana dalam 5 tahun kepemimpinannya seluruh daerah bisa mencapai taraf swasembada pangan dan swasembada energi.
Ia mengatakan wacana itu pun dapat membuat Indonesia menghemat hingga ratusan triliun APBN.
“Menteri ESDM berapa impor kita BBM dari luar? Rp520 triliun, bayangkan kalau kita bisa potong setengah berarti ada Rp250 triliun apalagi kita bisa potong Rp500 triliun, Rp500 triliun itu berarti tiap Kabupaten bisa punya kemungkinan bisa punya satu triliun tiap Kabupaten,” ucap dia.
Selain itu, Prabowo juga meminta seluruh kepala daerah di Papua menggunakan dana otonomi khusus sesuai dengan aturannya.
Ia mengingatkan mereka tidak menggunakan uang itu untuk berjalan-jalan ke luar negeri.
Ia mengatakan mereka semua bekerja untuk rakyat, kinerja mereka seluruhnya dipertanggungjawabkan untuk rakyat Papua.
“Tapi saya minta benar-benar gubernur, bupati bertanggung jawab, bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus,” ucap dia.
(*)
