Kamis, 5 Desember 2024

Kabar Nasional

PDIP Tak Ambil Pusing Jokowi Gabung Golkar, Hasto Ungkap Persoalan Lain yang Jadi Prioritas

Jumat, 8 Maret 2024 20:36

Jokowi di antara PDIP dan Golkar

POLITIKAL.ID - Wacana Presiden Jokowi bergabung ke Partai Golkar terus menggema setelah Pemilu 2024 berakhir.

Padahal diketahui, Presiden Jokowi berasal dari PDIP dan memiliki kartu anggota.

Sejak memimpin Kota Solo, Jokowi selalu didukung PDIP, hingga menjabat Presiden selama dua periode.

Namun di penghukung masa jabatannya, Jokowi dianggap berbeda sikap dengan PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Sedangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih condong ke Prabowo-Gibran.

Isu soal Jokowi bakal bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itupun sudah dikonfirmasi Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

Airlangga bahkan siap memberikan karpet merah dan tempat istimewa untuk Presiden Jokowi andai bergabung dengan Golkar.

Menanggapi wacana tersebut, PDIP tak pusing dengan masa depan politik Jokowi.

Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan hal tersebut adalah hak politik seseorang yang tak bisa dipaksakan.

"Ya kalau kita lihat ya, seseorang itu kan, jati diri seseorang itu kan diukur dari konsistensinya terhadap pilihan partai politik secara normatif memang seseorang itu bebas menentukan pilihannya secara merdeka," ungkap Hasto, Jumat (8/3/2024).

Menurut Hasto, saat ini PDIP lebih memprioritaskan hal yang yang lebih urgent ketimbang soal status Jokowi di partai politik.

"Kita sekarang fokus PDI Perjuangan mengawal suara rakyat dan mencoba memeprbaiki berbagai persoalan-perosalan yang muncul ketika demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ini dikebiri demi ambisi kekuasaan," kata Hasto.

Hasto mengatakan Jokowi bebas pindah jika tidak nyaman dan sejalan lagi dengan PDIP.

Orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri itu menyindir bahwa PDIP dengan senang hati mempersilakan Jokowi angkat kaki, jika alasannya karena permintaan masa jabatan tiga periode tidak diindahkan.

"Ya kami kan stelselnya aktif, seseorang kalau cocok bisa masuk, kalau kemudian enggak cocok karena perpanjangan permintaan tiga periode enggak dipenuhi, itu stelsel aktif, DNA itu konstitusi kita mengatur keanggotaan itu stelsel aktif," ungkapnya.

(REDAKSI)

Tag berita:
Berita terkait