POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Persoalan anggaran terus diurai Pemkot Samarinda untuk penanggulangan Covid-19. Beberapa waktu lalu sempat disampaikan beberapa pihak rumah sakit bahwa kondisi keuangan rumah sakit sedang masalah. Sebab miliaran rupiah belum dibayar pihak Kemenkes. Mencuat bahwa Pemkot Samarinda di bawah kepemimpinan Andi Harun-Rusmadi menggagas solusi melibatkan pihak perbankan untuk meminta bantuan keuangan. Sedikitnya, dua nama perbankan dikabarkan bersedia memberikan pinjaman dana tersebut. Dengan harapan bunga pinjaman yang diberikan pihak perbankan bisa rendah dan flat. Seperti diketahui, pinjaman tersebut diperuntukkan bagi rumah sakit di Samarinda yang saat ini mengalami cash flow, serta membuat operasional pelayanan rumah sakit menjadi tidak optimal. Khususnya pada penanganan pasien Covid-19. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut, dua perbankan tersebut adalah Bankaltimtara dan Bank Mandiri. Setelah sebelumnya terjalin koordinasi antara pihak perbankan dan Pemkot Samarinda. Ia menyatakan, masih menegosiasi besaran bunga pinjaman. Juga mengonsolidasi rumah sakit yang membutuhkan pinjaman atau dana talangan tersebut. "Tadi konfirmasi ke saya, RS IA Moeis kurang lebih Rp 30 miliar kebutuhannya. Ada beberapa rumah sakit yang masih dikoordinasikan. Kemudian RSUD AWS itu sekitar Rp 60 miliar. Jadi ada dua perbankan yang bersedia. Bankaltimtara dan Mandiri," terang Andi Harun, Kamis (30/7/2021) kemarin. Orang nomor wahid di Samarinda itu mengaku belum bisa memastikan jumlah besaran bunga yang akan disepakati. Meski, angka besar sudah ada terlihat dan dinilai cukup bagus. Hanya, kini sedang proses negosiasi. "Kredit komersial sekarang sekitar 11 sampai 14 persen. Lalu angka yang dibuka sekarang sekitar separuhnya. Nah, tadi ada yang buka 6 persen ada yang 8 persen. Mudah-mudahan bisa turun lagi," ujar mantan wakil ketua DPRD Kaltim tersebut. Menurutnya, dari sisi bunga, pinjaman ini sudah cukup baik. Tinggal antara rumah sakit dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda saling berkoordinasi dan memfasilitasi. Ia pun menyebut bunga pinjaman masih terlalu jauh untuk dibahas dalam proses negosiasi. "Untuk skema pembahasan juga belum sampai ke sana. Prosesnya mungkin akan berjalan normatif. Karena umumnya justru bank itu tak mau kalau kredit cepat," beber Andi Harun. "Yang pasti berita baiknya ada dua pihak perbankan yang bersedia. Artinya sudah ada satu solusi. Soal bunganya, nanti. Selama rumah sakit mampu membayar itu, dengan catatan agar bunganya rendah dan flat," tambahnya. Sebelumnya, Andi Harun menguraikan, opsi talangan dana melalui pinjaman dari perbankan tersebut dipilih lantaran tunggakan klaim rumah sakit di Samarinda yang tak kunjung dibayar oleh Kemenkes. Ia membeberkan, sekira Rp 90 miliar klaim atas penanganan pasien Covid-19 di RSUD AWS belum kunjung dibayar. Sementara RSUD IA Moeis, klaim atas penanganan pasien Covid-19 mencapai hingga Rp 50 miliar. Sedangkan rumah sakit swasta lainnya turut mengalami pada angka Rp 8 miliar sampai Rp 10 miliar. Menurut Andi Harun, tunggakan klaim tersebut tentu berpengaruh terhadap pelayanan di masing-masing rumah sakit di Samarinda. Berdasarkan laporan di lapangan, masalah ini juga turut menjadi alasan pihak rumah sakit kerap menolak pasien. "Kami berusaha mencarikan solusi lewat perusahaan di luar pemerintah, yakni perbankan," ucapnya belum lama ini. "Saya justru merasa terharu melihat rumah sakit, mereka siap menanggung beban bunga agar mereka tetap bisa memastikan bertahan melakukan penanganan Covid-19," pungkasnya. (*)