POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda tahun anggaran 2022 dijadwalkan selesai akhir bulan November. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi mengatakan kisaran APBD Murni 2022 senilai Rp2,8 triliun. "Untuk tanggalnya belum bisa dipastikan, tapi yang pasti akhir bulan ini," kata Bandi sapaannya, 13 November 2021. Lanjut politisi PKS itu menambahkan, pengesahan APBD Murni 2022 bisa dilakukan lebih dini. Akan tetapi, ada beberapa perencanaan anggaran yang belum rampung. Sebab perlu sinkronisasi dengan program-program Pemkot Samarinda. "Masih ada yang harus di sinkronkan," katanya. Ia juga menjelaskan, APBD Murni 2022 akan mengacu sesuai visi-misi Wali Kota Samarinda, Andi Harun dan Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi. Sebagaimana diketahui, visi-misi tersebut telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026. Seperti program prioritas penanganan banjir, program Pro Bebaya dan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). "Pastinya anggaran (APBD Murni 2022) itu menunjang apa yang menjadi program prioritas," imbuhnya. Mengenai kendala, Bandi tak menampik bahwa besaran anggaran APBD Kota Samarinda masih belum cukup untuk mengatasi semua masalah pembangunan dalam sekejap mata. Seperti program prioritas Pro Bebaya senilai Rp100-Rp300 juta bagi setiap RT di Kota Tepian. Hal itu lantaran disebutnya menjadi salah satu fokus yang cukup banyak menyedot anggaran. "Kan ini hampir 2.000 RT, kalau dihitung-hitung itu sudah Rp198 miiliar lebih. Itu baru dari Pro Bebaya, belum lagi penanganan banjir," bebernya. Kendati program prioritas wali kota dan wakilnya saat ini cukup menguras pagu anggaran, Subandi sejatinya tetap memberi apresiasi. Sebab menurutnya langkah prioritas permasalahan krusial memang harus didahulukan. "Yang penting alokasi anggaran itu pro rakyat, sesuai kebutuhan yang mendesak, dan itu pasti kami dukung," jelasnya. Lebih jauh dijelaskan, nantinya penggunaan anggaran akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Semisal, jika pengunaan anggaran dijadwalkan pada Januari 2022, maka pengesahan harus dilakukan pada November 2021. "Karena selambat-lambatnya itu satu bulan sebelum masa penggunaan anggaran sudah harus disahkan," pungkasnya. (adv/*)