Nasional

Pemerintah Dorong Pemasangan PLTS di Pulau Terpencil, Target Desa Gelap Hilang pada 2029

POLITIKAL.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia.

Ia mendorong pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau terpencil sebagai solusi paling tepat menghadapi keterbatasan logistik dan pasokan bahan bakar.

Bahlil menyampaikan, pengalaman pribadinya tumbuh di Pulau Banda, Maluku, membuatnya memahami betul penderitaan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan energi.

“Saya kebetulan lahirnya itu di Pulau Banda, Maluku. Itu 80% wilayahnya itu laut. Sudah nggak ada minyak tanah, kapal susah pula. Jadi, saya tahu betul penderitaan itu, dan kita akan mendorong program PLTS. Jadi anggaran yang kami dapat, kami akan dorong program PLTS agar daerah-daerah, kampung-kampung, atau pulau-pulau yang susah kita datangi kalau ombak itu pakai PLTS,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/1/2026).

Ia menekankan bahwa pemasangan PLTS bukan sekadar proyek, melainkan strategi untuk memastikan tidak ada lagi desa yang gelap pada 2029. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), dapat menikmati akses listrik yang merata.

Target Bauran Energi Baru Terbarukan

Bahlil menjelaskan, program PLTS sejalan dengan target bauran energi Kementerian ESDM tahun 2026.

Pemerintah berupaya meningkatkan kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menjadi 17–21%. Pada 2025, bauran listrik dari EBT tercatat sebesar 15,75%. Dengan percepatan pembangunan PLTS, pemerintah berharap target tersebut dapat tercapai lebih cepat.

Program Listrik Desa

Selain PLTS, pemerintah juga menjalankan program Listrik Desa. Pada 2025, sebanyak 77.616 rumah tangga di 1.516 lokasi telah menikmati pasokan listrik. Tahun 2026, pemerintah menargetkan penambahan 22.179 pelanggan di 372 lokasi. Program ini menjadi salah satu pilar utama pemerataan listrik di seluruh Indonesia.

Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)

Pemerintah melengkapi upaya pemerataan listrik dengan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Pada 2025, program ini berhasil menjangkau 205.968 rumah tangga. Untuk 2026, target awal sebesar 250 ribu rumah tangga ditingkatkan menjadi 500 ribu. Bahlil menegaskan, peningkatan target ini merupakan hasil permintaan Komisi XII DPR RI.

“2026 (target program BPBL) 200 apa 300 ribu, naikkan menjadi 500 ribu karena ini atas permintaan dari para teman-teman Komisi XII. Nanti kita minta teman-teman Komisi XII juga untuk membantu kami agar program-program itu mencapai sasaran,” ujar Bahlil.

Target besar ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan penambahan sebaran penerima program kelistrikan. Bahlil menegaskan akan merevisi alokasi anggaran kegiatan tahun 2026 agar fokus pada pemerataan akses listrik di daerah 3T.

Ia juga meminta dukungan penuh dari anggota Komisi XII DPR RI untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Pemerintah menilai, akses listrik akan membawa dampak besar bagi masyarakat di pulau terpencil.

Dengan adanya listrik, anak-anak dapat belajar lebih baik pada malam hari, fasilitas kesehatan dapat beroperasi lebih optimal, dan pelaku usaha kecil dapat meningkatkan produktivitas.

Listrik juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses teknologi digital, memperluas jaringan komunikasi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Sinergi Program

Dengan kombinasi PLTS, Listrik Desa, dan BPBL, pemerintah berharap pemerataan akses listrik semakin merata.

Program PLTS akan menjawab tantangan logistik di pulau terpencil, Listrik Desa akan memperluas jaringan ke wilayah pedalaman, dan BPBL akan memastikan rumah tangga miskin dapat menikmati listrik tanpa terbebani biaya pemasangan.

Bahlil menegaskan, pemerintah tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi juga ingin menghadirkan keadilan energi.

Ia menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses listrik yang layak, tanpa terkecuali.

Dengan langkah strategis ini, pemerintah optimistis bahwa pada 2029 tidak ada lagi desa yang gelap. Program kelistrikan akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di seluruh pelosok negeri.

Bahlil menutup pernyataannya dengan ajakan kolaborasi. Ia meminta semua pihak, baik pemerintah pusat, DPR, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mendukung program pemerataan listrik.

Dengan kerja sama yang solid, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita besar menghadirkan terang bagi seluruh desa di Nusantara.

(*)

Show More

Related Articles

Back to top button