POLITIKAL.ID – Pemerintah Indonesia mundur dari Board of Peace menjadi desakan kuat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini. Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Istana Kepresidenan akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai posisi Indonesia dalam lembaga bentukan Donald Trump tersebut. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan dialog sebelum mengambil keputusan strategis terkait keanggotaan internasional ini.
Dialog Pemerintah dengan MUI Terkait Board of Peace
Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pihaknya segera menjadwalkan pertemuan khusus dengan pengurus MUI. Pemerintah ingin membangun komunikasi dua arah guna menyamakan persepsi mengenai kepentingan nasional di kancah global. Beliau merasa yakin bahwa penjelasan detail mengenai alasan bergabungnya Indonesia akan meredakan kekhawatiran yang muncul di masyarakat.
“Kami akan berdialog secara langsung dengan MUI dalam waktu dekat. Kami percaya bahwa penjelasan mengenai alasan mendasar bergabungnya kita di Board of Peace akan memberikan pemahaman yang lebih jernih,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Langkah dialog ini merupakan bentuk penghormatan pemerintah terhadap aspirasi ulama. Istana menilai masukan dari organisasi keagamaan seperti MUI memiliki bobot penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan isu kemanusiaan dan perdamaian dunia.
Alasan Strategis Indonesia Bertahan di Dewan Perdamaian
Prasetyo menjelaskan bahwa keanggotaan dalam Dewan Perdamaian tersebut merupakan bagian dari upaya strategis negara. Indonesia membutuhkan panggung internasional untuk menyuarakan pandangan secara langsung kepada aktor-aktor kunci dunia. Beliau menekankan bahwa tanpa keterlibatan aktif, Indonesia justru akan kehilangan ruang diplomasi yang efektif.
“Lembaga ini menjadi sarana bagi kita untuk membangun dialog yang konstruktif. Apabila kita menjauh dan tidak bergabung, kita tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atau pendapat secara langsung,” lanjut Prasetyo dengan tegas.
Pemerintah memandang bahwa forum internasional ini justru menjadi senjata diplomasi. Melalui Board of Peace, Indonesia memiliki akses untuk memengaruhi kebijakan global dari dalam sistem. Hal ini mencakup upaya untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur negosiasi yang lebih terbuka dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Kritik Keras MUI Terhadap Keterlibatan Indonesia
Sebelumnya, polemik ini muncul setelah MUI secara terang-terangan meminta agar Pemerintah Indonesia mundur dari Board of Peace. Organisasi ini menilai bahwa kehadiran Indonesia dalam lembaga tersebut tidak mencerminkan keberpihakan yang nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina. MUI melihat adanya konflik kepentingan yang besar di dalam struktur organisasi tersebut.
Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menyampaikan kritik tajam tersebut melalui kanal digital resmi MUI. Beliau berpendapat bahwa Board of Peace memiliki kecenderungan yang tidak adil. “Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace secara jelas menunjukkan sikap yang tidak berpihak kepada Palestina,” tegas Kiai Cholil dalam pernyataannya.
Kiai Cholil menyoroti keterlibatan tokoh-tokoh kontroversial dalam dewan tersebut. Beliau menyebut nama Donald Trump sebagai penggagas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai anggota tetap. MUI merasa keberatan karena forum ini melibatkan pihak yang mereka nilai sebagai penjajah, sementara pihak Palestina sendiri tidak mendapatkan kursi keanggotaan.
Komitmen Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina
Meskipun mendapat tekanan untuk segera meminta Pemerintah Indonesia mundur dari Board of Peace, Istana tetap bersikukuh bahwa misi utama mereka adalah mendukung Palestina. Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia justru bertujuan agar suara bangsa Palestina tetap terdengar di forum yang berisi para pemimpin berpengaruh.
“Tujuan utama kita tetap konsisten. Kita ingin memasukkan poin-poin masukan agar dunia internasional mengakui sepenuhnya kemerdekaan bangsa Palestina,” tambah Prasetyo. Beliau menjamin bahwa posisi Indonesia di Board of Peace tidak akan melunakkan sikap tegas negara terhadap praktik kolonialisme.
Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat forum ini sebagai alat perjuangan, bukan sebagai bentuk pengakuan terhadap kebijakan pihak lain yang merugikan. Dialog yang akan berlangsung antara Istana dan MUI diharapkan menghasilkan titik temu yang memperkuat diplomasi Indonesia di masa depan.
(Redaksi)
