POLITIKAL.ID - Fraksi Partai Gerindra di DPR mempertanyakan urgensi pengalihan wewenang pengelolaan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari Kepolisian ke Kementerian Perhubungan. Wacana itu dilontarkan Anggota Fraksi PPP Nurhayati Monoarfa.
Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria ragu pemindahan wewenang dapat menyelesaikan masalah pengelolaan SIM dan STNK selama ini.
"Memindahkan itu kan tidak mudah. Urgensinya apa? Kalau ada keinginan Kemenhub atau pemda, kita lihat urgensinya apa," kata Riza kepada wartawan, Senin (10/2).
Riza menilai hal yang harus dilakukan adalah pembenahan pengelolaan SIM dan STNK di kepolisian. Bukan mencari lembaga lain untuk mengurus pembuatan dan penindakan dua dokumen lalu lintas tersebut. Menurut Riza, wacana tersebut perlu dikaji mendalam jika memang dirasa dibutuhkan. Sebab wacana ini sudah sering diperdebatkan, tapi tidak berujung pada solusi perbaikan pengelolaan SIM dan STNK.
"Plus-minusnya apa bagi pelayanan?" ucap kandidat wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno itu.
Wacana pengalihan wewenang pengelolaan dan pengawasan SIM serta STNK mencuat saat revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020.
