Pemkab Kutim Siapkan Strategi Fiskal Protektif Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global
POLITIKAL.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah strategis untuk memastikan stabilitas keuangan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi berlangsung pada 2026.
Upaya ini bertujuan agar masyarakat tidak terdampak tekanan fiskal sekaligus menjaga kelancaran layanan publik.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menekankan pentingnya komunikasi yang intens dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Saya minta Sekda dan BPKAD terus menjaga komunikasi dengan Kemenkeu. Bukan hanya melaporkan kondisi Kutim, tapi juga membaca apa yang sedang terjadi di tingkat nasional,” ujarnya.
Langkah ini dilakukan agar Kutim mampu memetakan risiko fiskal sejak dini, memahami arah kebijakan pusat, dan menyesuaikan anggaran daerah secara tepat.
Dengan begitu, daerah tidak salah langkah ketika kebijakan nasional berubah akibat dinamika global.
Fokus pada Kelompok Rentan
Salah satu prioritas Kutim adalah melindungi kelompok rentan dari dampak guncangan fiskal.
Pemerintah daerah berkomitmen memastikan anggaran untuk gaji pegawai, jaminan layanan kesehatan, dan program pendidikan tetap berjalan meski terjadi koreksi anggaran pusat.
“Tujuan akhir kita bukan hanya menjaga APBD, tapi melindungi masyarakat agar tidak terkena dampak guncangan fiskal,” tegas Ardiansyah.
Ardiansyah menekankan bahwa kebijakan fiskal daerah harus selaras dengan pusat.
Ketidakcocokan kebijakan dapat berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan publik.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tren kebijakan nasional, Kutim dapat mengambil langkah antisipatif yang tepat.
Kesiapan Menghadapi Dinamika Global
Perkembangan global seperti inflasi dunia, perubahan harga komoditas, dan tekanan geopolitik mempengaruhi keputusan fiskal nasional.
Oleh karena itu, Kutim memanfaatkan analisis dan arahan Menteri Keuangan, Purbaya, sebagai referensi penting dalam menyusun kebijakan anggaran tahun depan.
Dengan strategi komunikasi yang lebih intens dan perencanaan anggaran yang protektif, Kutim optimistis dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian ekonomi global.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat sambil menjaga APBD tetap sehat dan berkelanjutan. (adv)
