POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan lahan seluas 7 hektare di Kecamatan Palaran untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah bukti nyata pemerintah hadir untuk rakyat.

“Kita tidak hanya membangun sekolah, tapi membangun harapan. Anak-anak ini nanti akan punya kesempatan yang sama untuk sukses ini kontribusi nyata kita dalam membangun SDM unggul dari Samarinda untuk Indonesia,” ungkap Andi Harun.

Ia juga menjelaskan bahwa rapat koordinasi terbaru antara Pemkot Samarinda, Kementerian Sosial, dan perwakilan daerah lain telah memfinalisasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat termasuk kesiapan dokumen seperti pernyataan pinjam pakai lahan dan kelengkapan teknis lainnya.

Pada tanggal 21–25 April nanti, rombongan dari Pemkot akan berangkat ke Jakarta untuk memenuhi seluruh persyaratan administratif yang diminta oleh pemerintah pusat.

“Semua syarat sudah kami siapkan, dari pernyataan tanah hingga teknis pembangunan kami ingin proses ini berjalan lancar tanpa hambatan administratif. Dan tentu saja, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang memberikan kepercayaan ini kepada Samarinda,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan Sekolah Rakyat dirancang secara khusus bagi siswa dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang telah masuk kategori desil I dan II berdasarkan data resmi Kementerian Sosial.

“Ini bukan sekadar sekolah, ini adalah bentuk kepedulian negara kepada anak-anak yang selama ini mungkin tidak punya banyak pilihan dalam pendidikan. Kami ingin memberikan kesempatan yang adil bagi semua, tidak peduli dari mana mereka berasal,” kata Asli Nuryadin.

Menurut Asli, program ini telah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Sosial RI, dengan Samarinda sebagai salah satu daerah prioritas. Lahan seluas 7 hektare di Palaran telah disiapkan sebagai lokasi pembangunan tepatnya di kawasan yang sebelumnya dikelola oleh PUPR dan sempat digunakan oleh Sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI).

“Gedungnya nanti luar biasa bahkan saya pribadi sulit membayangkan betapa megahnya sekolah ini. Dan yang paling penting, seluruhnya dibiayai oleh pemerintah pusat dengan anggaran sekitar Rp280,7 miliar,” ucapnya.

Sebelum gedung rampung proses belajar mengajar akan dimulai lebih dulu pada Juli mendatang dengan menampung 100 siswa – 50 tingkat SMP dan 50 tingkat SMA – di Kampus SMA Melati. Proses seleksi siswa tidak dilakukan secara terbuka melainkan berdasarkan data resmi dari Dinas Sosial agar benar-benar tepat sasaran.

“Sesuai arahan dari Sekjen Kemensos, rekrutmen hanya dari data desil I dan II. Ini agar tidak ada kebocoran sasaran. Kita tidak mau anak-anak yang seharusnya berhak justru tergeser,” jelas Asli.

(tim redaksi)