POLITIKAL.ID – Partai Gerindra menyuarakan dukungan terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari sistem pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai ini menilai skema tersebut lebih efisien dan berpotensi memperbaiki kualitas demokrasi lokal dengan menekan biaya politik yang selama ini dinilai terlalu tinggi.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menyampaikan sikap resmi partainya dalam keterangan pada Senin (29/12/2025). Ia menegaskan bahwa Gerindra mendukung rencana pelaksanaan pilkada melalui DPRD, baik untuk pemilihan bupati, wali kota, maupun gubernur.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono.
Ia menyebut wacana tersebut perlu dibahas secara rasional dan terbuka karena berkaitan langsung dengan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
Efisiensi Anggaran Jadi Pertimbangan Utama
Sugiono menilai pilkada melalui DPRD menawarkan efisiensi yang jauh lebih besar dibandingkan pilkada langsung. Ia menyebut efisiensi itu tidak hanya terlihat dari proses pemilihan, tetapi juga dari penggunaan anggaran negara yang selama ini terus meningkat.
Ia mencontohkan anggaran pilkada yang bersumber dari dana hibah APBD pada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun. Jumlah tersebut, kata dia, terus meningkat signifikan hingga pada pilkada 2024 anggarannya menembus lebih dari Rp37 triliun.
“Angka itu sangat besar dan bisa digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Menurut Sugiono, efisiensi anggaran menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan pemerintah dan pembuat kebijakan di tengah kebutuhan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Biaya Kampanye Dinilai Terlalu Mahal
Selain anggaran negara, Sugiono juga menyoroti mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah dalam sistem pilkada langsung. Ia menilai biaya kampanye yang tinggi sering kali membatasi ruang bagi figur-figur berkualitas untuk ikut berkompetisi.
“Biaya kampanye calon kepala daerah itu sangat mahal, bahkan bisa dikatakan prohibitif,” ujarnya.
Ia menilai sistem tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan karena hanya calon dengan modal besar yang mampu bersaing. Kondisi ini, menurut Sugiono, perlu dievaluasi agar demokrasi daerah memberi kesempatan yang lebih adil.
“Kita harus mencari cara agar orang-orang yang benar-benar punya kemampuan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa dibatasi oleh biaya kampanye yang luar biasa besar,” tegasnya.
DPRD Dianggap Tetap Representasikan Demokrasi
Sugiono menepis anggapan bahwa pilkada melalui DPRD akan mengurangi nilai demokrasi. Ia menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilu legislatif.
Menurutnya, mekanisme tersebut justru memungkinkan akuntabilitas yang lebih ketat karena partai politik harus mempertanggungjawabkan sikap politiknya kepada pemilih.
“Kalau partai politik ingin tetap bertahan dan hadir di daerah, mereka harus mengikuti kehendak konstituennya. Itu menjadi bentuk pengawasan langsung dari masyarakat,” jelas Sugiono.
Ia menambahkan bahwa publik tetap dapat memantau proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD serta menilai keputusan politik yang diambil oleh wakil rakyat.
Potensi Redam Polarisasi Politik Lokal
Sugiono juga menilai pilkada melalui DPRD berpotensi menurunkan polarisasi politik di tingkat lokal. Ia menyebut pilkada langsung kerap memicu konflik horizontal dan ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemilihan tidak langsung dapat mengurangi gesekan sosial karena kontestasi politik tidak berlangsung secara masif di ruang publik.
Meski demikian, Sugiono menegaskan bahwa wacana perubahan mekanisme pilkada tidak boleh diputuskan secara tertutup atau sepihak. Ia mendorong kajian mendalam dan diskusi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Rencana ini harus dikaji secara komprehensif dan melibatkan semua pihak. Jangan sampai kemudian berkembang menjadi sesuatu yang tertutup,” ujarnya.
Dengan sikap tersebut, Partai Gerindra menegaskan posisinya sebagai partai yang mendorong evaluasi sistem pilkada secara terbuka. Gerindra menilai efisiensi anggaran, penurunan biaya politik, serta stabilitas sosial sebagai faktor penting dalam menentukan arah kebijakan demokrasi lokal di masa mendatang.
