Penanggulangan Bencana di Sumatera, Muhammadiyah Tegaskan jangan Politis

POLITIKAL.ID – Muhammadiyah menegaskan bahwa seluruh pihak harus mengedepankan empati dan kerja nyata dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Sebagaimana diketahui, banjir bandang dan longsor sporadis yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian besar.
Dalam situasi darurat ini, Haedar meminta agar penanggulangan bencana tidak dicampuri kepentingan politik.
Dalam Pertemuan Konsolidasi Penanggulangan Bencana di Banda Aceh, Senin (15/12), Haedar menyampaikan bahwa musibah yang meluas ini membutuhkan perhatian serius dari semua elemen bangsa.
“Jangan terganggu dan tercampuri dengan opini-opini, apalagi langkah-langkah yang bersifat politis,” tegasnya. Menurutnya, fase penanggulangan bencana harus dijalankan dengan sikap kepedulian yang tinggi, bukan dengan pernyataan kontradiktif yang justru menghambat kerja-kerja kemanusiaan.
Pemerintah sebagai Otoritas Kebencanaan
Haedar menekankan bahwa status kebencanaan merupakan otoritas pemerintah dengan segala tanggung jawab dan kebijakannya. Pemerintah, kata dia, tentu sudah memperhitungkan berbagai faktor kompleks sebelum menetapkan kebijakan penanganan. Oleh karena itu, masukan dari masyarakat sebaiknya disampaikan dengan elegan, tidak politis, dan tidak disertai desakan yang berlebihan.
“Kalaupun mau beri masukan, berikanlah dengan elegan dan tidak politis, tidak perlu main desak mendesak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar institusi Muhammadiyah tidak dibawa-bawa dalam langkah-langkah politis.
“Kebiasaan mendesak, menuntut, mengusut apalagi nanti disertai aksi-aksi demo sampai class-action, hal itu jelas langkah politis, dan itu bukan ranah dan karakter Muhammadiyah,” sambungnya.
Penderitaan Berat Korban Bencana
Bencana banjir dan longsor sporadis di Sumatra telah menimbulkan penderitaan yang sangat berat, baik lahir maupun batin, bagi masyarakat terdampak. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (17/12) mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.059 jiwa. Sementara korban hilang berkurang dari 200 menjadi 192 orang. Jumlah pengungsi juga menurun dari 606.040 menjadi 588.226 orang. Meski demikian, proses pencarian korban masih berlangsung dan sejumlah daerah masih terisolasi.
Haedar menilai fase penanggulangan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi tidaklah mudah. Oleh karena itu, ia mendesak semua pihak—pemerintah, organisasi kemasyarakatan, kelompok sosial, maupun warga perorangan—untuk bersatu padu, bersimpati, dan terlibat aktif dalam penanggulangan bencana. “Seluruhnya mesti bergerak bersatu secara simultan dan terintegrasi tanpa berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Muhammadiyah Fokus pada Kerja Nyata
Dalam kesempatan itu, Haedar menyatakan bahwa seluruh unsur Muhammadiyah dari pusat hingga daerah akan lebih fokus pada usaha penanggulangan bencana secara maksimal. Muhammadiyah juga akan meningkatkan kerja sama dengan BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta semua kalangan yang terkait dengan usaha darurat.
“Karenanya dengan tegas saya katakan ke publik, jika ada pernyataan-pernyataan politis seperti itu, tidaklah mewakili Muhammadiyah dan tidak sejalan dengan kebijakan dan koridor Persyarikatan Muhammadiyah, maka jangan diikuti oleh warga dan institusi Muhammadiyah di seluruh tingkatan,” ujarnya.
Haedar menambahkan, ajakan untuk demo atau melakukan class-action tidak perlu direspons maupun didukung. Muhammadiyah, menurutnya, akan tetap berada di jalur kerja kemanusiaan yang nyata, bukan politik praktis.
“Apalagi nanti diikuti dengan ajakan untuk demo dan melakukan class-action, janganlah direspons maupun didukung dan diikuti,” tambahnya.
Seruan Solidaritas Nasional
Haedar mengimbau agar di tengah musibah ini seluruh pihak bersikap seksama dan bijaksana. Ia menekankan pentingnya solidaritas nasional yang terintegrasi, sehingga penanggulangan bencana dapat berjalan efektif. “Karenanya kami minta seluruh keluarga besar dan organ Persyarikatan betul-betul fokus pada upaya penanggulangan bencana sampai bersambung ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung panjang,” imbuhnya.
Menurut Haedar, bencana ini adalah ujian kemanusiaan yang menuntut kerja bersama. Ia berharap masyarakat tidak terpecah oleh opini atau kepentingan politik, melainkan bersatu dalam aksi nyata membantu korban. “Bukan membuat pernyataan kontradiktif yang dapat mengganggu langkah penanggulangan bencana yang sarat masalah,” katanya.
(*)
