POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan rapat Badan Anggaran (Banggar) di ruang rapat Gedung E Kantor DPRD Provinsi Kaltim pada pukul 11.00 WITA.

Rapat ini disebut Syafruddin merupakan pembahasan mengenai tahapan penetapan APBD Murni tahun 2021 nanti.

“Mensinkronkan jadwal terkait, semisal tahapan-tahapan proses APBD 2021. Karena hal ini bisa dilaksanakan, karena pedomannya permendagri 64 tahun 2001 tentang pedoman penyusunan apbd 2021, dan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, itu pedoman kita,” jelas pria yang akrab sapa Udin saat diwawancarai di komplek DPRD Senin (5/11/2020).

Udin menyebut bahwa dalam PP 12 Tahun 2019. Pemerintah wajib untuk menyampaikan detail Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPS) selambat-lambatnya pada minggu ke 3 bulan Juli. Meskipun, pihaknya baru menerima secara resmi pelaporan tersebut pada tanggal 24 September lalu.

“Makanya kita ingin mensinkronkan jadwal dan tahapan yg sebagaimana diatur oleh PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 64 itu,” ungkapnya.