POLITIKAL.ID - Hingga kini belum ada nama yang disepakati sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan di Pemilu 2024. 

Anies didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi terbentuk sejak akhir Maret lalu.

Kongsi tersebut sepakat mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Baru-baru ini peririhal cawapres berulang kali jadi persoalan di internal koalisi ini.

Beberapa waktu lalu, Demokrat dan PKS bersikukuh mengajukan kader masing-masing sebagai calon RI-2.

Sementara, Nasdem tak menyambut usulan keduanya lantaran ingin Anies didampingi figur di luar kader ketiga partai

Belakangan, Koalisi Perubahan tak sepakat soal waktu deklarasi cawapres. Demokrat lewat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partainya, Andi Arief, mengusulkan agar cawapres Anies diumumkan setidaknya Juni 2023.

Sebab, ia menduga, turunnya elektabilitas Anies sejak Juli 2022 menurut survei teranyar disebabkan karena cawapres yang tak kunjung dideklarasikan.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia terbaru, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, lalu turun jadi 28,4 persen pada Oktober 2022, dan Januari 2023 kembali turun jadi 24,2 persen.

Besaran tersebut terus merosot pada Februari 2023 jadi 24 persen, lalu April 2023 jadi 22,2 persen, awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 menjadi 18,9 persen.jQuery36008144483501998736_1686193299061

Dengan demikian, elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu terpaut jauh dari dua pesaingnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di urutan wahid dengan angka elektoral 38 persen.

“Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," ucap Andi saat dikonfirmasi, Senin (5/6/2023). Terkait ini, Nasdem tak sejalan dengan Demokrat.

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok waktu.

Dia mengatakan, pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini.

"Kita dinamis saja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, (atau) bisa saja jadi mundur. Kayak gitu kan dinamis lah, enggak bisa dipatok harus begini," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Satu suara dengan Nasdem, Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menilai, turunnya elektabilitas Anies tidak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres.

Dua nama pesaing Anies, Ganjar dan Prabowo, pun belum mendeklarasikan cawapres. Masing-masing internal partai masih melihat-lihat dan memperhitungkan agar tak salah langkah.?

"Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok," ujar Mabruri saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023). Melihat ini, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Koalisi Perubahan terbilang rawan goyah. Menurut dia, ada tiga alasan yang membuat poros politik tersebut hingga kini belum kukuh.