POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Gerakan mosi tidak percaya delapan anggota komisi III untuk mengganti Angkasa Jaya sebagai ketua turut dikomentari pengamat politik, Budiman. Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Unmul tersebut mosi yang hadir dari beberapa wakil rakyat di DPRD itu adalah cerminan kebuntuan konfromi di internal legilatif Samarinda. Hal itu lantaran beragam orientasi dari wakil rakyat yang mewakili partainya masing - masing kemungkinan besar kepentingannya tidak terakomodir. "Biasanya yang dipersoalkan itu masalah kepentingan. Seharusnya urusan ini dibawa ke etik," ujar Budiman kepada awak media, Senin (16/8/2021). Lanjut dia, terdapat mosi untuk mengganti ketua komisi wewenang partai yang menugaskan. "Seharusnya pergantian ini dari partainya selaku pemberi tugas," imbuhnya. Lain soal kata dia lagi ketiga terdapat unsur partai pemilik kursi ketua komisi (PDI P, red) bergabung di dalam gerakan mosi tidak percaya tersebut. "Bisa saja dilakukan pergantian ketika beberapa anggota dari partai internal (PDI P, red) berkoalisi dengan partai lain (fraksi mosi tidak percaya, red) maka sudah tentu ada jalan," ungkapnya. "Lagi - lagi Ada namanya jalur kompromi, kuncinya disitu," sambung dia. Adanya mosi tidak percaya dipastikannya akan menghambat pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu dirinya mengatakan partai PDI P segera bersikap. Sebab surat mosi tersebut sudah dilayangkan ke pimpinan fraksi dan ketua DPRD Samarinda. "Karena orientasinya ke rakyat juga, maka tidak ada alasan untuk tidak menyelesaikan persoalan ini. Ini bicara kedewasaan politik dengan bermusyawarah untuk mufakat," tambahnya. Masing - masing komisi di DPRD sudah memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dengan begitu lembaga etik di dewan segera menjadi mediator untuk menyelesaikan polemik internal. "BK (Badan Kehormatan ) juga mesti bersikap," pungkasnya. (*)