Senin, 29 April 2024

Penggunaan Aset Bappeda untuk Timses Balon Ketua KONI Kaltim Menunjukkan Keberpihakan Pejabat

Kamis, 3 Februari 2022 20:22

IST

POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Jelang pemilihan ketua KONI Kaltim menjadi ramai diperbicangkan publik. Bukan lantaran figur yang sedang bersaing dengan sederet prestasi di bidang olahraga. Melainkan tindakan campur tangan pejabat Provinsi Kaltim yang mendukung salah satu bakal calon dalam bentuk timses. Parahnya, timses tersebut menggunakan fasilitas negara untuk memuluskan ambisi politiknya. Dugaan pelanggaran itu dilakukan timses Zairin Zain. Dengan mudah dan tanpa beban menggunakan fasilitas kantor Bappeda Kaltim, Jalan Kusuma Bangsa, Samarinda. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah mengatakan kegiatan itu tidak dibenarkan. Semestinya pejabat atau kepala OPD memperketat penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan atau urusan satuan kerjanya sendiri. "Tindakan membolehkan atau mengizinkan kegiatan salah satu tim sukses untuk menggunakan ruangan di Bappeda, seolah memperlihatkan keperpihakan ke calon tertentu," kata Herdiansyah Hamzah saat dikonfirmasi, Kamis (3/2/2022). Terdapat aturan dalam penggunaan fasilitas publik tersebut dan prosedur yang dilakukan. "Mestinya itu tidak boleh dilakukan. Dan kalaupun mau digunakan, kan seharusnya melewati jalur atau prosedur peminjaman bukan? Itu sudah dilakukan atau tidak oleh si pemakai ruangan ini? Jika tidak, itu sama dengan menggunakan aset pemerintah secara ilegal," papar Castro sapaannya. Jika hal tersebut dilegalkan karena adanya relasi kuasa, maka publik akan menilai negatif pejabat negara Kaltim lantaran dengan mudahnya, mengizinkan kegiatan secara ilegal tersebut. "Ini bisa jadi preseden buruk ke depannya," timpalnya. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) HM Aswin menjawab terkait hal tersebut. Ia salah satu timses Ketua Felti, Zairin Zain. Ketua Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (Bapor Korpri) Kaltim itu menanggapi terkait kantornya digunakan sebagai sekretariat pemenangan. "KONI ini kan organisasi yang dibentuk pemerintah, saya disini sebagai ketua Bapor Korpri, sekretariat saya yang diminta jadi tempat berkumpul," kata Aswin, Rabu (2/2/22). Menurut Aswin, pihaknya juga tidak pernah meminta agar tim Zairin Zain menggunakan fasilitas kantornya. Dan lagi, tidak masalah jika ada agenda pertemuan. "Saya tidak pernah meminta mereka. Tapi karena sebagian mereka pegawai negeri maupun pensiunan, tidak ada masalah kumpul disini," ucapnya. Perlu diketahui, beberapa organisasi sempat berkantor di gedung Bappeda Kaltim. Salah satunya Global Green Growth Institute (GGGI). "Jangankan KONI, disini ada juga organisasi internasional, GGI, GIZ. Apalagi Bapor Korpri, kalau cuma mau kumpul di belakang ya tidak masalah," terangnya. Menurutnya lagi, tak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan terkait penggunaan gedung dinas yang ia pimpin. "Lain hal kalau partai politik, itu tidak boleh. Ini memang untuk meningkatkan pembinaan olahraga," sambungnya. Aswin mengingatkan, pembinaan olahraga itu penting sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih baik, dan anggaran yang tepat bagi cabang olahraga. "Di daerah lain itu penanganannya lebih baik dari pada kita. di daerah lain itu sebagian besar anggaran olahraga itu berada di cabang olahraga. Kalau disini kan hanya sebagian kecil saja," pungkasnya. Terkait anggaran, sebelumnya Agus Hari Kusuma selaku ketua I Bapor Korpri mengklaim gelontoran dana KONI Kaltim capai Rp 1 Trilliun. Menanggapi hal itu Aswin berharap, agar tidak ada rekayasa, juga pembinaan yang terarah. Ia menuturkan jangan sampai anggaran organisasi seperti pramuka ataupun olahraga melebihi anggaran dinas. "Bayangkan anggaran dinas itu ada 3 miliar saja, anggaran dinas itu pegawainya pemerintah yang membangun kegiatan, masa anggarannya cuma 3 miliar," tuturnya. Kembali ditegaskan Aswin terkait tim pemenangan Zairin Zain yang melibatkan pegawai negeri. "Begini, saya jadi Bapor Korpri, Agus itu ketua 1 Bapor Korpri, Pak Zairin ketua Felti. Kenapa dulu memilih kita jadi pengurus, artinya kan enggak ada masalah. Apa pilih sembarang dari dipinggir jalan sana," bebernya. "Pegawai negeri tidak ada masalah, karena kita ingin membangkitkan olahraga, dengan visi misi tentunya," tandasnya. (*)
Tag berita:
Berita terkait