POLITIKAL.ID - IKN Nusantara akan diresmikan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia pada 2024 mendatang.

Saat ini, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara tersebut sedang dilakukan secara besar-besaran.

Sejumlah lembaga negara di Jakarta pun bersiap pindah ke Ibu Kota Baru.

Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas, Hayu Parasati mengatakan, klaster pertama akan menjadi rombongan pertama yang pindah ke IKN Nusantara pada tahun 2024.

Klaster pertama tersebut adalah Presiden dan Wakil Presiden serta lembaga tinggi negara, seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK.

"Klaster pertama seharusnya pindah di tahap pertama tahun 2024, siapa aja? Presiden dan Wakil Presiden dan lembaga tinggi negara.

Kemudian, Kemenko semua Kemenko, Kementerian Triumvirat Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan," kata Hayu dalam sosialisasi IKN Nusantara secara virtual, Selasa (22/11/2022).

Hayu mengatakan, masih dalam klaster pertama, kementerian/lembaga yang mendukung kerja presiden dan wakil presiden yaitu Kemensetneg, KSP, dan Wantimpres.

Lalu, kementerian yang mendukung proses perencanaan penganggaran dan kinerja pembangunan dalam hal ini Bappenas, Kemenkeu, KememPAN-RB dan BPKP.

"Kemudian, kementerian/lembaga yang menyiapkan infratruktur dasar termasuk kementerian PUPR garda terdepan karena yang membangun tahun depan PUPR itu, Kemenkominfo, Kementerian ATR/BPN," ujarnya.

Selanjutnya, Hayu mengatakan, alat pertahanan dan keamanan dan kementerian/lembaga yang mendukung penegakan hukum yaitu Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN Kejagung, Kemenkumham, dan KPK.

"Terakhir di klaster pertama adalah Lembaga Negara Independen dan Badan Publik (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan)," ucap dia.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) tengah bersiap untuk pindah ke IKN Nusantara yang rencananya akan dilakukan pada 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, terkait rencana perpindahan ini, pihaknya telah mengkomunikasikan kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Dia bilang, BI merupakan salah satu lembaga pertama yang pindah ke IKN Nusantara dibandingkan kantor kementerian dan lembaga lainnya.

Sebab saat ini BI sudah berada dalam tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan kantor ke IKN Nusantara.

"Deputi Gubernur (Aida S. Budiman) sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023," ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (21/11/2022).

Oleh karenanya, BI akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah agar perpindahan BI dapat sesuai peta jalan (roadmap) yang sudah ditentukan.

"Koordinasi dilakukan baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana," ucapnya. (*)