POLITIKAL.ID - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani menilai program kartu prakerja yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat untuk menanggulangi dampak wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Ia mengatakan, sejak awal, kartu prakerja merupakan janji politik Jokowi saat pilpres yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja.

"Situasi pandemi hari ini yang dibutuhkan penerima manfaat itu bukan pelatihan. Sehingga niat baik pemerintah itu tidak match dengan kebutuhan masyarakat," kata dia saat diskusi online, Minggu (26/4).

Seperti diketahui, program kartu prakerja mengalami perubahan skema untuk merespons dampak Covid-19. Awalnya program tersebut ditujukan untuk pencari kerja mendapatkan layanan pelatihan vokasi baik skilling atau reskilling.

Namun pemerintah akhirnya mengubah kebijakan dan menggunakan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.

Setiap peserta akan mendapatkan total insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar RP1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

Terkait soal pelatihan yang diberikan, menurut Netty, seharusnya masalah permintaan dan penawaran tenaga kerja seharusnya seimbang. Hal ini, kata dia, menjadi salah satu faktor keberhasilan dari program kartu prakerja itu.

Namun, di tengah pandemi ini, jumlah tenaga kerja justru menjadi melimpah karena imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan.

"Hari ini supply-nya begitu banyak. Nah kira-kira demand-nya ada gak. Lapangan kerjanya ada gak. Jangan sampai kemudian program yang menghabiskan anggaran cukup besar ini, uangnya habis, namun tidak mengentaskan masalah yang sebenarnya," ucap dia.

Pelatihan secara online yang diberikan, menurut dia, juga tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan proses pendampingan.

"Apakah kemudian dengan situasi pandemi covid, kita sedang menerapkan jaga jarak, bertahan hidup, pelatihan menjadi efektif," ucap dia.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan sejak awal, konsep dasar kartu prakerja memang berbeda dengan yang saat ini dilakukan. Konsep dasarnya, kata dia, adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja.

"Dari awal ini bisa dipakai oleh orang pencari kerja atau penganggur, bisa juga dipakai oleh tenaga kerja yang ingin upskilling dan reskliling," ucap dia.

Program kartu prakerja itu, kata dia, memang sejak awal sudah direncanakan akan diluncurkan pada 2020, namun, wabah covid-19 yang terjadi di Indonesia merubah konsep dasar kartu prakerja. Kartu prakerja diharapkan bisa menjadi social safety net.

"Yang tadinya bantuan biaya pelatihan gede insentif kecil, sekarang biaya pelatihan kecil, insentifnya yang gede. Karena memang ini didesain tahun ini paling tidak 4 bulan ke depan digunakan sebagai social safety net," ujar dia. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "PKS soal Prakerja Jokowi: Niat Baik Tapi Tak Sesuai Kebutuhan"