POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Musda kelima Partai Demokrat Kaltim digelar Jum'at (17/12/2021) besok pagi. Konsolidasi partai besutan Agus Harimurti Yudoyono (AHY) di Kaltim itu memilih calon Ketua DPD partai berlambang bintang mercy di wilayah timur borneo. Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Demokrat Kaltim, Mehbob mengatakan syarat menggantikan posisi Syaharie Jaang. "Tentu syaratnya harus kader Demokrat dan minimal mendapat dukungan 20 persen dari pengurus DPC," kata Mehbob saat jumpa media, Kamis (16/12/2021) di Convention Center Aston Hotel Samarinda. Selanjutnya, setelah ambang batas minimal usulan DPC, validasi dilakukan Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK). Usai divalidasi selanjutnya diteliti dan sahkan sebagai calon, maka akan di sahkan di forum Musda. "Selanjutnya fit n proper test dilakukan kepada calon usulan," imbuh Mehbob yang juga Deputi II Bidang Hukum dan Advokasi DPP Demokrat. Kendati dua figur bersaing dan mendapat dukungan dari pengurus DPC se Kaltim yakni, Irwan Fecho dan Abdul Gaffur Mas'ud (AGM). Tim hukum kubu AHY saat bertarung dengan Moeldoko beberapa bulan lalu tersebut mengatakan, penyaringan calon di tingkat DPP sangat ketat. "Walaupun ada dua kandidat, jika dalam proses ada yang tidak lulus ujian maka akan di ulang musdanya melalui kewenangan Ketum AHY. Karena itu dalam proses ini kami sangat hati - hati," ungkapnya. Jika hanya satu calon saja maka aklamasi disebutnya memungkin dengan catatan forum Musda setuju. Sebab, masing - masing DPC mewakili satu usulan calon ditandai dengan tanda tangan ketuanya dan stempel basah diatas kop surat tugas. Sementara itu, Ketua Organizing Commite (OC) Agus Aras mengatakan seluruh persiapan Musda berjalan sesuai arahan DPP. Dengan segala upaya dan waktu persiapan yang singkat kata Aras sapaannya itu, kegiatan internal partai Demokrat Kaltim dapat dilaksanakan. "Seluruh kader dan fraksi - fraksi partai sudah kami undang. Terima kasih kepada panitia yang dengan kerja kerasnya mensukseskan Musda kelima ini," ujar Aras yang juga Anggota Komisi III DPRD Kaltim tersebut. (*)