POLITIKAL.ID – Presiden RI Prabowo Subianto memastikan kehadirannya dalam agenda krusial untuk menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membahas pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Pertemuan diplomatik ini akan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Institut Perdamaian AS, Washington D.C. Langkah ini menandai babak baru keterlibatan aktif Indonesia dalam menengahi konflik global melalui inisiatif bentukan Amerika Serikat tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan konfirmasi bahwa undangan resmi dari Gedung Putih telah sampai ke tangan pemerintah Indonesia sejak akhir pekan lalu. Selain memenuhi agenda formal dewan tersebut, Presiden Prabowo juga membawa misi penguatan ekonomi nasional. Indonesia menargetkan penandatanganan sejumlah kesepakatan perdagangan strategis dengan pemerintahan Donald Trump untuk memperkuat posisi fiskal dalam negeri.
Misi Strategis Prabowo Subianto Temui Donald Trump di Amerika
Kehadiran Presiden Indonesia dalam forum ini membawa beban diplomatik yang cukup signifikan. Pertemuan tersebut dijadwalkan menjadi ajang pertama bagi para pemimpin dunia sejak penandatanganan kesepakatan di Forum Ekonomi Dunia di Davos bulan lalu. Donald Trump merancang badan ini dengan misi awal yang sangat spesifik, yakni mengawasi proses rekonstruksi besar-besaran di Jalur Gaza pasca-konflik.
Namun, draf piagam terbaru menunjukkan adanya perluasan mandat yang sangat luas. Dewan Perdamaian kini memiliki tujuan untuk menangani berbagai ketegangan geopolitik di seluruh penjuru dunia. Perubahan mandat ini memicu beragam spekulasi, terutama mengenai potensi persaingan peran antara BoP dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun banyak pihak merasa ragu, setidaknya 20 negara telah menyatakan dukungan mereka dan menandatangani piagam kerja sama ini.
Negara-negara Eropa hingga kini masih menunjukkan sikap hati-hati dan belum menyatakan komitmen penuh untuk bergabung. Sementara itu, meskipun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan sinyal positif, Israel secara resmi belum membubuhkan tanda tangan pada piagam tersebut. Oleh karena itu, langkah Prabowo Subianto temui Donald Trump menjadi sorotan internasional sebagai representasi kekuatan dari Asia Tenggara dan dunia Islam.
Klarifikasi Iuran Board of Peace dan Status Keanggotaan RI
Isu mengenai kewajiban pembayaran iuran keanggotaan sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp16,8 triliun sempat memicu perdebatan di dalam negeri. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan mendalam guna meluruskan informasi yang beredar. Teddy menegaskan bahwa dana tersebut bukanlah biaya pendaftaran yang kaku, melainkan dana kontribusi sukarela untuk pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur.
Pemerintah Indonesia mengambil posisi sebagai anggota tidak tetap yang memiliki kebebasan penuh dalam menentukan langkah politiknya. Jika Indonesia memilih untuk tidak menyetor dana tersebut, status keanggotaan tetap berlaku selama tiga tahun. Sebaliknya, pembayaran dana kontribusi akan mengubah status Indonesia menjadi anggota tetap dalam struktur Dewan Perdamaian bentukan Trump tersebut.
“Saat ini, Indonesia belum melakukan pembayaran iuran apa pun kepada pihak BoP,” tegas Teddy Indra Wijaya. Ia menambahkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum ini merupakan tindakan nyata untuk membantu rakyat Palestina. Pemerintah ingin memastikan bahwa kontribusi Indonesia memberikan dampak langsung di lapangan, bukan sekadar terjebak dalam diskusi formal di meja perundingan atau konferensi internasional saja.
Manajemen Fiskal dan Reorientasi Anggaran Kementerian Pertahanan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan skenario matang jika sewaktu-waktu pemerintah memutuskan untuk mengambil peran tetap dalam BoP. Purbaya menyatakan bahwa sumber pendanaan untuk iuran internasional tersebut akan berasal dari anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Namun, ia menegaskan bahwa manajemen fiskal nasional tetap akan berjalan dengan prinsip penuh kehati-hatian guna menjaga stabilitas ekonomi.
Jika kebutuhan dana melampaui kapasitas fiskal yang ada, Kementerian Keuangan akan melakukan reorientasi anggaran secara selektif. Sebagai catatan, pemerintah telah menetapkan pagu anggaran Kemenhan tahun 2026 sebesar Rp187,1 triliun. Alokasi ini sebenarnya ditujukan untuk belanja pegawai, modernisasi alutsista, serta penguatan sektor pertahanan strategis lainnya.
Purbaya menjamin bahwa setiap kebijakan reorientasi dana tidak akan mengganggu kesiapan prajurit TNI maupun pemeliharaan alat utama sistem senjata. Pemerintah akan melakukan kajian mendalam mengenai prioritas nasional sebelum mengalihkan dana untuk keperluan Dewan Perdamaian. Hal ini sejalan dengan tuntutan para ulama dan pimpinan organisasi masyarakat Islam yang meminta agar keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak merugikan kepentingan nasional maupun perjuangan bangsa Palestina.
Posisi Indonesia Bersama Blok Negara Muslim Dunia
Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam inisiatif ini juga didasarkan pada solidaritas antarnegara Muslim. Indonesia kini berdiri sejajar dengan negara-negara besar seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan dalam struktur dewan tersebut. Blok ini diharapkan mampu memberikan tekanan diplomatik yang lebih efektif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
Pertemuan pada 19 Februari mendatang akan menjadi pembuktian bagi kepemimpinan diplomatik Prabowo Subianto di kancah global. Indonesia berupaya menyeimbangkan antara hubungan bilateral yang erat dengan Amerika Serikat dan komitmen kemanusiaan terhadap Palestina. Dengan mengedepankan kalimat aktif dan transparansi kebijakan, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami urgensi dari kunjungan kerja ini sebagai bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan dan perdamaian dunia.
(Redaksi)
