POLITIKAL.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah belum menetapkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional karena menilai situasi masih dapat ditangani dengan kemampuan nasional yang tersedia.
Pemerintah memilih mengoptimalkan sumber daya dalam negeri dalam penanganan bencana tersebut.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa meskipun kondisi lapangan tidak mudah, pemerintah menilai penanganan masih berjalan efektif.
Pemerintah Nilai Kondisi Lapangan Menantang Namun Masih Bisa Ditangani
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah meninjau langsung wilayah terdampak di Takengon dan Bener Meriah, Aceh. Ia menggambarkan medan geografis yang cukup berat dengan kondisi dataran tinggi serta cuaca berkabut yang menyulitkan mobilisasi.
“Saya dari Takengon dan Bener Meriah. Saya lihat kondisinya tidak gampang. Ketinggian 1.800–2.000 mdpl, kabut itu. Jadi, penerbang-penerbang kita terbang tiap hari. Ini adalah suatu hal yang perlu kita banggakan,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, kondisi tersebut menunjukkan tantangan besar dalam penanganan bencana, terutama dari sisi akses dan transportasi. Namun, ia menilai kemampuan personel dan peralatan nasional masih mampu menjawab tantangan tersebut.
Tidak Tetapkan Bencana Nasional, Pemerintah Optimalkan Kapasitas Dalam Negeri
Prabowo menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan bencana nasional berkaitan dengan kesiapan pemerintah dalam mengelola situasi secara mandiri. Tanpa status bencana nasional, bantuan asing tidak dapat masuk ke Indonesia. Namun pemerintah menilai langkah tersebut belum diperlukan pada saat ini.
Pemerintah memilih fokus pada pengerahan sumber daya nasional, baik dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan. Presiden menilai kapasitas nasional masih cukup untuk melakukan penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan awal.
Keputusan ini sekaligus mencerminkan kebijakan pemerintah yang mengutamakan kemandirian nasional dalam menghadapi bencana, selama kondisi masih dapat dikendalikan secara internal.
Presiden Apresiasi Respons Cepat Aparat dan Jajaran Pemerintah
Dalam arahannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap respons cepat seluruh unsur pemerintah yang langsung bergerak ke lapangan tanpa menunggu instruksi langsung dari kepala negara. Ia menilai inisiatif dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga situasi tetap terkendali.
Prabowo mengapresiasi langkah Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf, serta jajaran terkait yang segera mengambil tindakan konkret. Aparat gabungan dinilai sigap dalam mendukung evakuasi korban, pengamanan wilayah terdampak, serta distribusi bantuan.
Menurut Presiden, kecepatan bertindak di fase awal bencana sangat menentukan efektivitas penanganan dan meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerusakan yang lebih luas.
Pemerintah Prioritaskan Penanganan Tanpa Ketergantungan Bantuan Asing
Sikap pemerintah terkait tidak dibukanya pintu bantuan asing juga sejalan dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini memusatkan penanganan bencana pada pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
“Untuk sementara ini belum. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Baik yang mengucapkan keperihatinan maupun ingin memberikan bantuan,” kata Prasetyo Hadi di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Rabu (3/12).
Pemerintah mengakui adanya tawaran bantuan dari sejumlah negara. Namun, pemerintah memilih untuk terlebih dahulu mengoptimalkan kemampuan nasional sebelum mempertimbangkan dukungan internasional.
Langkah ini diambil untuk memastikan koordinasi penanganan bencana berjalan efektif, terpusat, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa seluruh prosedur penanganan berjalan cepat tanpa terkendala mekanisme tambahan yang menyertai masuknya bantuan asing.
Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci Penanganan Bencana
Dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah mengandalkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait. Koordinasi ini memungkinkan distribusi bantuan dan pengerahan personel dilakukan secara lebih terarah.
Pemerintah menilai kerja sama tersebut mampu menjaga stabilitas penanganan bencana di tengah kondisi geografis yang sulit. Medan pegunungan, cuaca ekstrem, dan akses terbatas menjadi tantangan utama yang terus dihadapi di lapangan.
Pemerintah Terus Pantau Perkembangan Situasi
Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan situasi bencana secara intensif. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan seluruh langkah penanganan tetap sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Jika kondisi berkembang menjadi lebih kompleks dan melampaui kapasitas nasional, pemerintah membuka kemungkinan melakukan penyesuaian kebijakan. Namun hingga saat ini, pemerintah menilai penanganan masih berada dalam kendali.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. Seluruh kebijakan yang diambil, termasuk keputusan tidak menetapkan status bencana nasional, didasarkan pada pertimbangan objektif terhadap kondisi lapangan dan kesiapan sumber daya nasional.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap penanganan bencana dapat berlangsung cepat, efektif, dan tetap menjamin kedaulatan serta kemandirian bangsa dalam menghadapi situasi darurat.
(Redaksi)
