POLITIKAL.ID = Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas kebocoran di berbagai sektor pemerintahan dan pembangunan nasional.
Hal itu disampaikan saat meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah yang ia pimpin menghadapi tantangan berat.
Menurutnya, Indonesia tidak bisa hanya memperbaiki satu sektor secara bertahap, melainkan harus bergerak cepat di semua bidang agar tidak tertinggal dari negara lain.
“Tidak bisa kita fokus di satu sektor, perbaiki, habis itu di satu sektor perbaiki, tidak bisa, kita ketinggalan. Tempo pembangunan dunia ini sangat cepat, bangsa-bangsa lain bergerak sangat cepat, kita terpaksa kita harus kejar, harus kita kerja keras, di semua bidang,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa kebocoran anggaran dan penyelewengan harus dihentikan, baik di pemerintahan maupun di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penghentian praktik korupsi, serta perbaikan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan transparan.
“Bidang pemerintahan perbaiki birokrasi hentikan korupsi, hentikan kebocoran. Bidang BUMN, perbaiki BUMN, hentikan penyelewengan, kebocoran,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo menyoroti perlunya perbaikan di sektor penegakan hukum agar lebih adil dan efektif. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi makro untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan nasional.
Kesehatan dan Pendidikan
Di bidang kesehatan, Prabowo menekankan perlunya peningkatan layanan agar lebih merata dan berkualitas. Sementara itu, sektor pendidikan disebut sebagai salah satu prioritas utama. Ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak tenaga profesional seperti dokter, dokter gigi, insinyur, dan ilmuwan untuk mengelola kekayaan bangsa.
“Di bidang pendidikan upayanya sangat besar, kita butuh dokter yang banyak, dokter gigi yang banyak, insinyur-insinyur yang banyak, ilmuwan-ilmuwan yang banyak supaya kita bisa kelola kekayaan kita. Supaya kekayaan kita ini yang bisa kita gelontorkan sehingga semua rakyat merasakan,” jelasnya.
Pidato Prabowo di Bekasi mencerminkan visi pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada percepatan pembangunan multidimensi. Dengan digitalisasi pendidikan sebagai salah satu langkah awal, pemerintah bertekad mencetak generasi unggul yang mampu mengelola sumber daya nasional demi kesejahteraan rakyat.
Menkeu Perkuat Penerimaan Negara
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal fokus memperkuat penerimaan negara dengan memperbaiki tata kelola perpajakan dan cukai. Ia mengakui potensi shortfall atau kekurangan penerimaan masih bisa melebar, namun memastikan langkah-langkah korektif tengah dilakukan untuk menutup kebocoran yang ada.
Menurut Purbaya, peningkatan penerimaan akan tetap ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, terutama melalui dorongan terhadap sektor swasta. “Kalau pertumbuhan ekonomi lebih cepat, harusnya otomatis penerimaan juga lebih cepat. Apalagi private sector-nya didorong kan sekarang,” ujarnya seusai Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa, 21 Oktober 2025.
Ia menekankan, selain bergantung pada kinerja ekonomi, pemerintah fokus menekan kebocoran pajak dan cukai yang masih terjadi. “Ceteris paribus, ya kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di-under invoicing, segala macam kita periksa lagi,” kata Purbaya.
Dia juga mengakui bahwa praktik negosiasi antara aparat pajak dan wajib pajak masih menjadi sumber kebocoran yang merugikan negara. “Biasanya mereka nego sama wajib pajak. Akhirnya pemerintah dapat sedikit, tapi mereka bagi dua kali,” ungkap Purbaya.
Optimalisasi coretax dan sistem digital
Untuk menutup celah tersebut, Kementerian Keuangan bakal mengoptimalisasi Coretax, guna membuat pengawasan dan pelaporan pajak lebih efisien serta transparan. “Saya harapkan akhir minggu ini Coretax sudah siap. Jadi itu akan meningkatkan lagi pendapatan dari pajak kalau lebih efisien,” jelas Purbaya.
Selain memperkuat sistem digital, Purbaya juga mengungkapkan langkah tegas pemerintah terhadap praktik penyelundupan, khususnya di sektor tekstil dan baja. Ia menyebut sudah ada sejumlah pelaku yang teridentifikasi dalam kasus under invoicing.
Meski belum menyebutkan nilai pasti potensi pemulihan kerugian negara dari praktik tersebut, Purbaya memastikan perhitungan tengah dilakukan secara cermat.
Sementara itu, terkait penindakan terhadap aparatur pajak yang terlibat pelanggaran, Purbaya menyatakan sudah ada puluhan pegawai yang dicopot dan tak menutup kemungkinan langkah serupa akan berlanjut.
“Saya sudah buka pengaduan ke masyarakat langsung ke saya. Nanti kita monitor ke depan, masih ada yang nekat apa enggak,” kata dia.
(*)
