POLITIKAL.ID – Keberlanjutan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) kembali diuji dalam ruang diskusi terbuka. Media lokal arusbawah.co menggelar forum bertajuk “Probebaya Tanpa AH, Bisa?” pada Minggu (15/2/2026) di Gedung Science Learning Center (SLC) FMIPA Universitas Mulawarman.
Diskusi ini secara terbuka mengangkat pertanyaan besar: apakah Probebaya tetap bisa berjalan tanpa figur Wali Kota Samarinda, Andi Harun? Isu tersebut menjadi relevan karena program ini dinilai sangat melekat dengan kepemimpinannya sejak 2021.
Sejarah Probebaya di Samarinda
Mulai berjalan pada periode pertama kepemimpinan Andi Harun bersama Rusmadi setelah dilantik pada 26 Februari 2021 untuk masa jabatan 2021–2024.
Program ini dirancang sebagai skema pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) dengan alokasi anggaran langsung ke tingkat lingkungan. Fokusnya pada infrastruktur kecil, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.
Memasuki periode kedua, Probebaya tetap dilanjutkan pada masa kepemimpinan Andi Harun bersama Saefuddin Zuhri untuk periode 2025–2030. Konsistensi ini memperkuat anggapan bahwa Probebaya menjadi identitas kebijakan Andi Harun di Kota Samarinda.
Media Dorong Ruang Kritik Terbuka
Direktur arusbawah.co, Yakub Anani, menegaskan diskusi publik ini merupakan bagian dari tanggung jawab media dalam mengawal demokrasi lokal.
“Probebaya membuka ruang baru bagi RT untuk menyusun perencanaan hingga penganggaran. Dengan alokasi dana besar dan berputar setiap tahun, program ini harus terus dikawal secara terbuka,” ujarnya.
Diskusi dipandu Pimpinan Redaksi arusbawah.co, Anjas Pratama. Ia menekankan bahwa kebijakan sebesar Probebaya tidak cukup dibahas dalam forum formal pemerintahan saja. Partisipasi publik diperlukan agar kritik dan evaluasi muncul secara konstruktif.
Wakil Wali Kota dan Ketua Partai Bicara Keberlanjutan
Hadir sebagai narasumber, Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menyatakan optimisme bahwa program tersebut dapat terus berjalan.
“Probebaya tanpa AH bisa. Insyaallah, jika saya diamanahi masyarakat, program ini akan saya teruskan,” tegas Saefuddin.
Ketua DPC Partai Gerindra Samarinda, Helmi Abdullah, juga membuka peluang keberlanjutan program.
“Kalau program bagus, siapapun yang melanjutkan kepemimpinan, termasuk kalau saya diberi amanat, tentu program ini akan saya lanjutkan. Saya tidak malu untuk mencontoh itu, karena program itu bagus,” ucap Helmi.
Sementara Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Samarinda, Iswandi, mendorong agar Probebaya tidak sekadar berlanjut, tetapi bertransformasi.
“Seharusnya sudah bertransformasi ke Probebaya 4.0. Jangan masih 1.0 terus. Tapi kesimpulannya bahwa Probebaya layak dilanjutkan, namun harus diperkuat dan diperbaiki secara sistem,” tegasnya.
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Samarinda yang juga anggota DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menekankan pentingnya penguatan regulasi.
“Kalau ini dimasukkan ke peraturan daerah atau rencana pembangunan jangka panjang, siapa pun wali kotanya, program ini tetap berjalan. Kita sepakat Probebaya berlanjut. Tantangannya sekarang adalah menguatkannya agar tidak bergantung pada satu orang,” jelas Ismail.
Transparansi dan Penguatan Sistem Jadi Kunci
Selain politisi, akademisi Saiful Bahtiar dan Koordinator Pokja 30, Buyung, turut menyoroti pentingnya transparansi anggaran serta efektivitas pelaksanaan di tingkat RT. Mereka menilai regulasi yang kuat akan menentukan daya tahan program dalam jangka panjang.
Diskusi berlangsung dinamis dengan sesi tanya jawab aktif dari peserta. Forum ini menunjukkan bahwa Probebaya telah berkembang menjadi isu strategis, bukan sekadar program eksekutif.
Program ini Tanpa AH, Bisa?
Dari berbagai pandangan yang muncul, satu benang merah menguat: Probebaya dinilai bisa berlanjut tanpa figur tertentu, selama sistemnya kokoh dan regulasinya diperkuat.
Program berbasis partisipasi RT ini dianggap telah membuka ruang pembangunan yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun, konsistensi pengawasan dan komitmen politik lintas pihak akan menjadi penentu utama keberlanjutannya di Kota Samarinda.
(Redaksi)
