POLITIKAL.ID - Salah satu program pengendalian banjir di jakarta yaitu pembangunan sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) kembali berlanjut setelah mangkrak enam tahun.
Pada Selasa (24/1) kemarin, Jokowi meninjau pembangunan sodetan itu ditemani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
Sodetan Ciliwung merupakan terowongan sepanjang 1.268 meter yang pembangunan tahap pertamanya direncanakan pada 2013-2015. Kemudian, pembangunan tahap dua direncanakan pada 2021-2023.
Sodetan terdiri dari dua jalur pipa yang masing-masing berdiameter 3,5 meter untuk mengalirkan sebagian debit banjir Sungai Ciliwung menuju KBT dan Kali Cipinang.
Dalam pembangunan Sodetan Ciliwung, Pemprov DKI kebagian tugas dalam inventarisasi dan pendataan tanah yang akan dibangun sodetan. Sementara dana pembebasan lahannya menggunakan anggaran pemerintah pusat.
Menurut Djoko, Sodetan Ciliwung dapat mengurangi banjir di Jakarta karena mengalirkan air minimal 60 meter kubik per detik menuju KBT.
Saat itu, Djoko meminta proyek tersebut selesai tepat waktu.
Namun, pembangunan Sodetan Ciliwung ternyata terhambat. Hal tersebut disebabkan warga Bidara Cina, Jakarta Timur, enggan direlokasi.
Karena sulitnya pembebasan lahan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya merevisi target penyelesaian Sodet Ciliwung dari Oktober 2015 jadi 2017.
Dalam perjalanannya, warga Bidara Cina sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tak terima harus direlokasi akibat proyek Sodetan Ciliwung. Gugatan warga dikabulkan majelis hakim PTUN pada 25 April 2016.
Maka, Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2779/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT pun batal.
Selain itu, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat juga memutus SK Gubernur No 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta No 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur agar pelaksanaannya ditunda.
Proyek ini kemudian berlanjut di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies sempat mengatakan warga Bidara Cina sebetulnya sudah setuju soal pembebasan lahan demi proyek Sodetan Ciliwung.
Pada 2019, Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur nomor 1744 tahun 2019 yang mengatur tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina.
Dalam keputusan itu, tim pengadaan bertugas untuk melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan.
Tim tersebut juga bertugas menyiapkan penetapan lokasi pembangunan serta mengumumkan penetapan lokasi pembangunan.
Namun, hingga enam tahun, pembangunan tahap pertama proyek Sodetan Ciliwung itu tak kunjung selesai. Pembebasan lahan jadi alasan proyek tersebut mangkrak.
Hingga akhirnya pada Selasa kemarin, Presiden Jokowi meninjau lagi pembangunan Sodetan Ciliwung. Peninjauan dilakukan di tiga titik yaitu inlet Kali Ciliwung, arriving shaft/titik pertemuan dan outlet.
Pj Gubernur DKI Heru Budi disebut sudah menuntaskan pembebasan lahan yang sebelumnya terkendala. Jokowi pun mengaku kaget.
"Pembebasan (kendala), tadi saya sampaikan. Saya juga kaget, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru, saya enggak tau pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya ke sini tadi karena udah selesai," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan dari hulu ke hilir. Pemerintah, kata dia, sebelumnya telah membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di bagian hulu.
Ia mengatakan pembangunan sodetan itu akan sangat mengurangi banjir Jakarta. Jokowi menyebut usai sodetan, penanganan banjir Jakarta tinggal melakukan normalisasi sungai hingga pembangunan tanggul untuk mencegah banjir Rob.
"Pompa yang ada di sungai-sungai dan juga normalisasi Ciliwung, normalisasi 12 sungai yang ada... kalau kita ingin Jakarta tidak banjir, plus yang di utara banjir rob, baik dengan tanggul laut maupun dengan giant sea wall itu juga segera dimulai, saya udah perintahkan Gubernur DKI," katanya.
(Redaksi)
