POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda Andi Harun mendukung penuh upaya pengembangan bandara APT Pranoto saat ini dan di masa mendatang sesuai kebutuhan pelayanan jasa angkutan udara. Alasannya, konektivitas transportasi udara di ibu kota negara (IKN) nanti tentunya akan membawa dampak pada status bandara APT Pranoto itu sendiri naik kelas menjadi status bandara internasional. “Jadi Pemkot Samarinda wajib mendukung pengembangan kedepannya dan dukungan ini sesuai kemampuan kami," ucap wali kota, Selasa (9/11/2021). Namun, disampaikan wali kota, saat ini dukungan anggaran melalui sumber APBD Kota Samarinda belum mampu mengondisikan persoalan pembebasan lahan. "Cuma dukungan uang aja yang tidak bisa kami bantu, kalau anggaran APBD kami besar mungkin juga akan kami bantu untuk mengkondisikan pelepasan lahannya,” ujarnya. AH sapaan karib wali kota meminta kepada pihak bandara agar segera menunjukan lahan yang ditetapkan dalam pengembangan bandara nantinya agar bisa sesuai dengan RTRW Kota Samarinda. Mengingat dikepemimpinan Andi Harun-Rusmadi saat ini tengah serius dalam menanggulangi penanganan banjir di Kota Tepian dengan berkolaborasi bersama Pemprov Kaltim dan Balai Wilayah Sungai. “Jadi banyak titik banjir yang harus diamankan termasuk di wilayah Utara Samarinda berdekatan dengan bandara," ungkapnya. "Dimana tahun depan kami akan membangun kolam retensi di wilayah Sungai Siring dan Pampang untuk menanggulangi debit air yang turun ke daerah Lempake, Perumahan Bengkuring dan Perumahan Griya Mukti,” bebernya. Dengan adanya pengembangan di kawasan bandara diharapkan melakukan langkah yang sama, yakni dengan membangun kolam retensi di area bandara untuk membendung kiriman air dari Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. "Agar tidak mengalir menuju kawasan Bandara APT Pranoto," imbuhnya. Sementara terpisah, Kepala UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda, Agung Pracayanto menjelaskan hasil review pengembangan bandara, bandara APT hanya dilengkapi panjang runway 2.250 meter. Maka atas arahan dari Kepala Bappenas, pihaknya diminta untuk melakukan pengembangan yang disesuaikan dengan indikasi kapasitas ultimate hingga 20 juta penumpang tiap tahun, maka rencana masterplan hasil review dari konsultan perlu untuk disampaikan agar tidak bersinggungan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diputuskan Pemkot Samarinda dikemudian hari. “Jadi selain panjang runway yang perlu ditambah menjadi 3.000 x 45 meter, pengembangan terminal penumpang baik dari sisi kiri dan kanan seluas 71,971 persegi juga harus kita lakukan,” ujarnya. Jadi jika ditotal lahan yang diperlukan dalam pengembangannya nanti diperkirakan membutuhkan lahan seluas 158,9 hektare. Sebagai informasi, turut hadir pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda, hadir dalam kesempatan itu kepala PUPR-Pera Provinsi Kaltim AM Fitra Firnanda dan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto. (*)