POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Kedatangan Presiden RI, Joko Widodo direspon warga Kaltim. Selain positif, respon tersebut bernada kritis kepada Jokowi. Rencananya, Jokowi bakal meresmikan tol Balsam di Samboja, lalu meninjau vaksinasi massal bagi pelajar di SMP 22, Jalan Pahlawan Samarinda. Anggota komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin berharap kedatangan Presiden RI dua periode itu dalam hal kebijakan vaksinasi atau pemenuhan Heard imunity di Kalimantan terlebih Kaltim bisa terwujud, dan aktivitas normal masyarakat bisa berjalan seperti sedia kala. "Harapannya Jokowi bisa adil membagikan vaksinasi. Jangan daerah jawa saja terus digenjot. Kaltim juga diprioritaskan agar peringkatnya di lima terpapar Covid - 19 bisa menurun," ujar Udin sapaannya saat dikonfirmasi, Senin (23/8/2021). Terpenuhinya kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kaltim kata politisi PKB itu wajib mendapat perhatian presiden dalam bentuk dukungan APBN. "Kebutuhan infrastruktur bisa tersentuh APBN. Faktanya APBN masih minim ke Kaltim. Maka kami minta presiden konsisten untuk pembangunan kaltim. Lanjut dia, rencana Kaltim sebagai alternatif Ibu Kota Negara (IKN) bisa terealisasi dengan kedatangan Jokowi. Pasalnya, saat ini IKN masih terlihat kabur karena tidak masuk dalam prolegnas DPR RI. Kendati begitu percepatan infrastruktur menurutnya jauh lebih penting karena menjadi kebutuhqn masyarakat. Sementara itu, suara kritis datang dari mahasiswa. Presiden BEM Fisip Unmul, Ikhsan mengatakan, presiden sebagai orang yang dipilih langsung oleh rakyat, tentu harus mengedepankan kepentingan rakyat. Namun faktanya, analisis beberapa tahun belakangan ini, justru Presiden Jokowi dan jajaran menteri mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Sehingga, kami memberikan nama rezim paradoks, yang artinya pernyataan yang disampaikan seolah-olah bertentangan dengan kebenaran dan faktanya. "Kedatangan Jokowi ke Samarinda, tidak akan mengubah ataupun mengobati luka masyarakat Kalimantan Timur akibat dari kebijakan yang dikeluarkannya. Mulai dari banyaknya pejabat-pejabat negara yang mengkorupsi uang rakyat ditambah dengan pelemahan KPK, kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum terselesaikan," beber Ikhsan disela kegiatan Unras menolak kedatangan Jokowi ke Samarinda. Terlebih kata dia, masyarakat kota yang digusur rumahnya, maraknya penghapusan mural, masyarakat adat yang dikriminalisasi demi tujuan investasi. Lalu tindakan represifitas yang dialami masyarakat yang menyampaikan pendapatnya, penegakan hukum yang timpang dengan maraknya obral diskon oleh para koruptor, persoalan lingkungan di Kalimantan Timur dengan lubang tambang yang tidak direklamasi dan maraknya tambang ilegal hingga kebebasan akademik yang terancam di dalam kampus menjadi catatan kritis di era kepemimpinan Jokowi. "Publik sangat kecewa dengan berbagai kejadian yang dialami oleh rakyat Indonesia karena kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat miskin," ungkapnya. Banyak kemunduran yang dialami oleh bangsa indonesia di kepemimpinan Jokowi, mulai dari Indeks Demokrasi Indonesia. Laporan dari The Economist Intelligence Unit, menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia ke Peringkat 64 menandakan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang rendah. Selain itu juga, Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia juga semakin memburuk. Di tahun 2019 dari angka 40, menjadi 37 di tahun 2020, menunjukkan bahwa komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi hanya lip service semata. "Apakah presiden peduli dengan hal-hal dan permasalahan yang terjadi tadi? Tentu tidak, hal itu terlihat dari Pidato Kenegaraan Presiden pada saat sehari menjelang kemerdekaan Indonesia. Dari sekian banyak halaman pidato kenegaraan itu, persoalan pemberantasan korupsi, persoalan pelanggaran HAM, dan kebebasan berekspresi luput dari Pidato Presiden Jokowi. Padahal 3 isu diatas adalah hal yang sangat krusial jika negara kita ingin maju," bebernya. Lanjut dia. "Berdasarkan hal tersebut, maka BEM FISIP UNMUL menyatakan mosi tidak percaya dan menolak kedatangan Presiden Jokowi ke Samarinda," terangnya. Sementara itu, dikonfirmasi Kabag Humas Polresta Samarinda, AKP Annisa Prastiwi menjelaskan pengamanan kedatangan Jokowi dibuat berlapis sesuai protol pemimpin negara. Ring pertama dilakukan langsung satuan pengamanan presiden atau paspampres, kedua TNI dan lapis tiga kepolisian. Dari ratusan personel polisi yang disiagakan, titik-titik tertentu dijaga ketat. "306 personil polisi kami siagakan untuk kelancaran kunjungan presiden," tuturnya. (*)