POLITIKAL.ID - DPP PDIP menanggapi serius protes Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sekaligus menjadi Ketua DPP PDIP bidang Kebudayaan.
Partai berlambang banteng moncong putih itu percaya bahwa rakyat tahu bagaimana Risma selalu bekerja keras untuk warganya tanpa mengenal lelah.
"Beliau juga sosok kreatif dan menjadikan Surabaya bersih dan begitu indah. Juga harus dipahami bahwa Kota Surabaya itu tempat dimana berlokasi beberapa rumah sakit rujukan penangganan COVID-19. Surabaya berpenduduk terbanyak di Jawa Timur. Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa memertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan COVID-19 di Kota Pahlawan tersebut," ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Sabtu (30/5/2020).
Menurut Hasto, PDIP berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan.
"Seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan wajib ke depankan kepentingan rakyat, tanpa membeda-bedakan pilihan politik warganya, dan juga tidak boleh ada diskriminasi atas SARA.
Semua harus kedepankan kerja gotong royong untuk kemanusiaan. Kini saatnya terus kembangkan semangat kerja sama," tutur dia.
Dalam hal ini, lanjut Hasto, PDIP akan terus mengambil langkah inisiatif dengan gerakan gotong royong, dimana struktur partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Pimpinan DPRD yang dari PDIP wajib membantu rakyat melalui kebijakan relokasi anggaran, bantuan jamu dan obat-obatan, alat pelindung diri, disinfektan, dan juga mendorong gerakan menanaman tanaman yang bisa dimakan.
"Dalam sutuasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan," pungkas dia. (*)
Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Tanggapi Protes Risma, PDIP Minta Semua Pihak Hindari Ego Kepemimpinan"
