POLITIKAL.ID - Juni mendatang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar program retreat kepala daerah tahap kedua. 

Program ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah. 

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa lebih dari 50 kepala daerah akan bergabung dalam kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan kinerja pemerintah daerah.

Bima Arya mengatakan kepala daerah yang akan ikut dalam retreat tahap kedua ini adalah kepala daerah yang belum mengikuti tahap pertama.

"Kepala Daerah yang belum ikut di gelombang pertama, nanti akan mengikutinya pada gelombang kedua nantinya," kata Bima usai peluncuran dan dialog percepatan Koperasi Desa Merah Putih di Padang, Kamis (29/5/2025).

Bima mengungkapkan, Kepala Daerah yang akan mengikuti retreat adalah Bupati atau Wali Kota beserta pasangannya yang telah dilantik oleh Kemendagri.

"Misalnya, besok ini Pak Gubernur Sumbar akan melantik Bupati Pasaman, berarti nanti akan mengikuti retreat," katanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan  lokasi pelaksanaan retreat gelombang kedua tersebut tidak sama dengan gelombang pertama di Magelang, Jawa Tengah.

Mantan Wali Kota Bogor itu mengatakan, retreat kepala daerah tahap kedua ini akan dilaksanakan di kampus IPDN Jatinangor.

"Untuk gelombang kedua ini dilaksanakan di Jatinangor, Jawa Barat tepatnya di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)," katanya.

Ia mengungkapkan, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada retreat gelombang kedua nantinya itu masih akan sama dengan gelombang pertama.

Jika berkaca pada retreat gelombang pertama, selama sepekan kepala daerah terpilih akan menjalani berbagai program yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan masing-masing.

Para kepala daerah pada gelombang pertama itu menjalani jadwal yang ketat dari pagi hingga malam. Kegiatan harian diawali dengan olahraga pagi dan apel, kemudian dilanjutkan dengan sesi pembekalan. Materi pembekalan mencakup efisiensi anggaran, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan, serta pemantapan visi nasional.

(*)