POLITIKAL.ID - Kebijakan refocusing anggaran tahun 2025 mulai berdampak nyata pada sektor transportasi darat di Kalimantan Timur.

Salah satu imbas terbesarnya adalah penundaan revitalisasi Terminal Bus Sungai Kunjang, Samarinda.

Pemangkasan anggaran besar-besaran dari Rp245 miliar menjadi hanya Rp56 miliar membuat Dinas Perhubungan Kaltim harus menunda sejumlah rencana strategis.

Plt Kepala Dishub Kaltim, Irhamsyah, menyebut bahwa meskipun secara umum kinerja tetap berjalan, ada beberapa program yang harus disesuaikan dengan kondisi fiskal terkini.

“Ya, ada penyesuaian, tapi tidak mengganggu pekerjaan kami secara umum,” ujarnya.

Salah satu yang paling terdampak adalah rencana revitalisasi Terminal Sungai Kunjang, yang ditaksir membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar.

Terminal ini melayani trayek bus antarkota dalam provinsi dan merupakan fasilitas penting bagi ribuan penumpang setiap bulannya.

“Fasilitasnya memang sudah cukup tua, tapi secara fungsi masih bisa dipertahankan untuk sementara. Kami tunda dulu, karena harus mengutamakan skala prioritas,” ujar Irhamsyah.

Sebagai gantinya, Dishub mengalihkan fokus ke proyek lain yang dinilai lebih mendesak dan berskala lebih kecil, seperti revitalisasi Dermaga Tering di Kutai Barat, serta pengadaan rambu lalu lintas, PJU di jalan provinsi, dan zona selamat sekolah.

Dilain tempat, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian anggaran dilakukan secara menyeluruh terhadap hampir seluruh OPD.

Namun ia menekankan bahwa proyek-proyek yang bersifat urgen dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap diupayakan untuk tidak terganggu.

“Efisiensi yang dilakukan lebih menyasar pada hal-hal administratif, seperti perjalanan dinas dan belanja ATK. Tapi untuk proyek fisik yang betul-betul dibutuhkan, kita dorong agar tetap dijalankan, terutama jika ada peluang pada APBD Perubahan nanti,” jelas Abdulloh.

Ia mengingatkan agar seluruh OPD menyusun ulang rencana kerja berdasarkan kemampuan fiskal terbaru dan memastikan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan.

“Masih ada peluang perubahan pada APBD Perubahan nanti. Kita juga ingin memastikan janji-janji kampanye seperti GratisPol dan JosPol bisa direalisasikan di tahun ini,” tutupnya.

(adv)