POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim, tak setuju Panitia khusus (Pansus) percepatan penanganan wabah virus corona atau yang biasa disebut covid-19 inisiasi mayoritas anggota dewan.

Hal itu dijelaskan salah satu Penasehat Fraksi PPP-NasDem, Rusman Yaqub saat dikonfirmasi terkait hasil rapat seluruh pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait percepatan penanganan wabah virus corona di kaltim.

"Setelah melalui pembahasan, kami fraksi PPP tidak setuju pansus penanganan virus corona," ujar Rusman sapaanya saat dijumpai di ruangan fraksi PPP, seusai rapat (2/4/2020).

Rusman mengatakan, Belum sepakat dengan dengan pansus itu lebih kepada optimalisasi fungsi AKD yang belum difungsikan secara maksimal semisal komisi, badan anggaran, Banperda.

"Fungsikan aja dulu AKD," imbuh Ketua Komisi IV itu.

Kendati hasil rapat mayoritas anggota dewan memutuskan membentuk pansus melalui rapat paripurna pekan depan,m kata Rusman lagi, percepatan penanganan Itu ada diranah eksekutif.

"Meskipun sikpa kami tidak setuju pansus, namun pansus disepakati dalam rapat, kami loyal dengan keputusan lembaga," timpal dia lagi.

Menurutnya DPRD mensuport atau mendukung kebijakan anggaran, regulasi dan pengawasan terkait tugas DPRD.

Lebih lanjut anggota dua periode itu menilai saat ini situasi sedang darurat dan tidak normal dengan begitu tidak mungkin melakukan monitoring langsung.

Konsekwensi logis pansus itu yang sudah pasti anggota dewan turun ke lapangan, padahal Pemerintah saja mengimbau untuk di rumah.

"Kenapa kita harus di lapangan," ucapnya. (Redaksi Politikal - 001)